Tjahjo Cabut Aturan Izin Riset dan 50 Peraturan yang Hambat Birokrasi

Menteri Tjahjo mengatakan pemangkasan aturan sesuai arahan dari Presiden Jokowi yang mendorong percepatan pelaksanaan berusaha.
Dimas Jarot Bayu
7 Februari 2018, 12:58
Pansus RUU Pemilu
Antara Foto/Sigid Kurniawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat pembahasan RUU Pemilu bersama Pansus DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/6).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang dianggap menghambat birokrasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Aturan izin riset ini sempat mendapat pertentangan keras dari kalangan akademikus. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pemangkasan aturan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Saya mengumumkan mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi dan rantai birokrasi yang cukup panjang," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2).

(Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada Serentak Sedot Dana Besar)

Advertisement

Menurut Tjahjo, Permendagri yang dipangkas berasal dari bidang pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, pelatihan dan pendidikan, wawasan kebangsaan, kepamongprajaan.

Kemudian komunikasi dan telekomunikasi, perencanaan pembangunan dan tata ruang, usaha mikro kecil dan menengah, dan perpajakan. "Termasuk izin riset dan sebagainya," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, dengan dipangkasnya 51 peraturan tersebut, nantinya aturan langsung dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah. Mereka tak perlu menunggu dulu adanya Permendagri ketika akan mempermudah proses perizinan investasi di daerah.

"Tidak harus pusat, tapi bisa langsung ke daerah," kata dia. 

(Baca juga: Sembilan Lembaga Keuangan Gandeng Kemendagri Akses Data Kependudukan)

Tjahjo mengatakan, proses pemangkasan ini telah dilakukan dalam dua bulan ke belakang. Menurutnya, masih ada 37 Permendagri lagi yang akan dipangkas dalam beberapa waktu ke depan.

"Sisanya nanti akan kita terus pangkas," ucapnya.

Selain 51 Permendagri, Tjahjo juga menghapus RPJMDesa sesuai rekomendasi dalam rapat koordinasi di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Hal ini dilakukan agar kepala desa dapat lebih fokus kepada program bantuan desa yang diberikan pemerintah.

"Di mana desa hanya melaksanakan tugas apa-apa yang menjadi program bupati dan gubernur yang ada," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta agar para kepala daerah dapat ikut serta membantu mempermudah proses perizinan investasi di daerah. Hal ini dilakukan dengan memangkas peraturah daerah yang dianggap menghambat birokrasi.

Pasalnya, pemerintah pusat kini tak bisa lagi memangkas peraturan daerah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur, bupati, dan walikota kemungkinan masih ada Perda yang menghambat investasi, perizinan, atau bagaimana memotong alur birokrasi ini agar bisa berjalan dengan baik," kata Tjahjo.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait