Amankan Pilkada 2018, Golkar Pecat Tersangka KPK Bupati Jombang

Bupati Jombang Nyono Suharli diduga menggunakan uang suap sekitar Rp 50 juta untuk membayar iklan pencalonannya dalam Pilkada Jombang.
Dimas Jarot Bayu
6 Februari 2018, 10:43
 Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2).

Partai Golkar memberikan sanksi kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Golkar memecat Nyono setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

"Partai Golkar sudah mengambil sikap yang tegas dengan memberhentikan Pak Nyono sebagai Ketua DPD PG Jawa Timur," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi Katadata, Senin (5/2).

Ace mengatakan, pemberhentian Nyono dari jabatannya sebagai sikap tegas Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dalam upaya menuju 'Golkar Bersih'. Selain itu, langkah ini diambil agar 'mengamankan' Golkar dalam Pilkada Serentak 2018. 

Terlebih, saat ini Nyono telah mencalonkan diri kembali untuk bertarung dalam Pilkada Jombang.
"Supaya tidak mengganggu makanya kami  ambil kebijakan yang cepat dalam menyelesaikan persoalan ini," kata Ace. 

Advertisement

(Baca juga: Survei: PDIP, Golkar dan Gerindra Akan Bersaing Ketat di Pileg 2019)

Meski telah diberhentikan, saat ini Golkar belum memutuskan pengganti Nyono. Ace mengatakan, pihaknya masih mencari pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jawa Timur sebagai pengganti Nyono.

"Masih digodok di DPP PG bidang Kepartaian," kata dia.

Nyono sebelumnya terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Sabtu (3/2) malam. Nyono diduga menerima hadiah dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyowati senilai Rp 275 juta.

"Diduga pemberian uang dari IS (Inna Silestyowati) kepada NSW (Nyono Suharli Wihandoko) agar bupati menetapkannya dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan definitif," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2).

Laode mengatakan, uang tersebut diberikan kepada Nyono dalam dua termin, yakni sebesar Rp 200 juta pada Desember 2017 dan Rp 75 juta pada 1 Februari 2018. Dari dana tersebut, Nyono diduga telah menggunakan uang sekitar Rp 50 juta untuk membayar iklan untuk pencalonannya dalam Pilkada Jombang.

(Baca: Ada 19 Kasus Korupsi Selama 2017, KPK Cetak Rekor OTT Terbanyak)

Menurut Laode, uang tersebut diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Uang tersebut dikumpulkan Inna sejak Juni 2017 dengan total sekitar Rp 434 juta.

"Dengan pembagian 1% untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1% untuk Kepala Dinas Kesehatan, 5% untuk Bupati," kata Laode.

Laode mengatakan, penangkapan Nyono bermula dari informasi adanya kutipan terkait dana kapitasi dan pungli perizinan yang diadministrasikan oleh administrasi bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang. Atas informasi tersebut, tim KPK menelusuri adanya dugaan korupsi.

"Pada Sabtu (3/2), tim bergerak secara paralel ke dua lokasi di Jombang dan Surabaya," kata Laode.

Pukul 09.00 WIB, tim pertama bergerak menuju ke Puskesmas Perak Jombang dan mengamankan Kepala Puskesmas Perak Oisatin yang juga menjabat sebagai Bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang. Dari Oisatin, tim KPK mendapatkan catatan pengadministrasian dana kutipan dan buku rekening atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, tim kedua bergerak ke sebuah apartemen di Kota Surabaya untuk mengamankan Inna beserta keluarganya, S dan A. Dari Inna, KPK juga menemukan catatan dan buku rekening bank atas namanya yang diduga sebagai tempat penampungan uang kutipan.

"Setelah itu, dari Puskesmas Perak tim bergerak untuk mengamankan Kepala Paguyuban Puskesmas DR (Didi Rijadi) di kediamannya di Jombang sekitar pukul 10.30 WIB," kata Laode.

(Baca: Tren Korupsi Meningkat, KPK Dikebiri)

Pada saat bersamaan, tim KPK lainnya bergerak ke Stasiun Solo Balapan, Kota Solo dan mengamankan Nyono di sebuah restoran cepat saji sekitar pukul 17.00 WIB. Ketika itu, Nyono sedang menunggu keberangkatan kereta menuju Jombang.

"Dari tangan NSW didapatkan uang tunai yang diduga sisa uang tunai pemberian IS sebesar Rp 25,5 juta dan selain itu didapatkan uang US$ 9.500," kata Laode.

Nyono bersama ajudannya bernama Munir kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan transportasi udara. Keduanya tiba di Gedung KPK sekitar pukul 21.15 WIB.

Laode mengatakan, dari 5 orang yang diamankan di Jombang dan Surabaya pada sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, tim KPK melakukan pemeriksaan awal di dua tempat. KPK melakukan pemeriksaan terhadap S, Didi, dan Oisatin di Polres Jombang, sementara terhadap A dan Inna di Polda Jawa Timur.

Setelah pemeriksaan awal tersebut, Inna dan A diterbangkan ke Jakarta pada Minggu. Mereka tiba sekitar pukul 07.00 WIB di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Setelah mealkukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Jombang terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemkab Jombang," kata Laode.

Akibat perbuatannya, Nyono sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Inna sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini, KPK telah menahan Nyono di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara, Inna ditahan di Rutan KPK. "Ditahan untuk 20 hari pertama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Editor: Yuliawati
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait