Kadin Dukung Rencana Pengelolaan Bandara oleh Swasta

Wacana privatisasi pengelolaan bandara pernah disampaikan Kadin sejak tahun lalu.
Dimas Jarot Bayu
2 Februari 2018, 22:06
Bandara Ngurah Rai
ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Sejumlah calon penumpang menunggu jadwal penerbangan di terminal keberangkatan internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Bali, Minggu (26/11).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mendukung wacana pemerintah menyerahkan pengelolaan sejumlah bandara ke perusahaan swasta. Rosan mengatakan, wacana tersebut tepat untuk dilakukan pemerintah saat ini.

Langkah privatisasi tersebut dinilai akan memberikan kelonggaran bagi pemerintah karena selama ini pengelolaan bandara menggunakan dana APBN. "Tentunya dalam rangka meningkatkan efisiensi. Hal positifnya sangat banyak," kata Rosan di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (2/2).

Selain itu, Rosan menilai pemerintah dapat melakukan akselarasi percepatan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui privatisasi pengelolaan bandara. Sebab, anggaran pemerintah yang disimpan ditambah dari investasi swasta dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. "Jadi ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," kata Rosan.

(Baca: Jokowi Perintahkan Pengelolaan Lima Bandara Dilepas ke Swasta)

Advertisement

Menurut Rosan, masyarakat tak perlu khawatir dengan wacana privatisasi pengelolaan bandara. Pengelolaan kepada swasta tidak akan berlaku selamanya. "Privatisasi juga bukan selamanya, 30 tahun. Ujungnya balik ke negara lagi," kata dia.

Rosan mengatakan, wacana privatisasi pengelolaan bandara ini sesuai masukan dari Kadin pada 2017 lalu. Menurutnya, Kadin siap memberikan saran kepada pemerintah agar wacana ini dapat terealisasi dengan baik.

"Itu akan didorong lebih partisipatif dari dunia swasta," katanya.

Wacana privatisasi pengelolaan bandara sebelumnya disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2).

"Kemarin Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa bandara itu bekerja sama dengan swasta. Misalnya seperti Bandara Silangit dan Bandara Bangka Belitung, dan kemudian Bali dan Labuan Bajo,” ujar Luhut.

(Baca: Diminta Kelola 7 Bandara Baru, Angkasa Pura Fokus 4 Bandara di 2018)

Luhut mengatakan, wacana tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk pemerataan demi peningkatan roda perekonomian. Selain itu, wacana itu ditujukan mengurangi beban APBN.

“APBN itu maksimum 25-30% bisa mencapai semua program infrastruktur, sisanya kita gunakan pembiayaan–pembiayaan alternatif. Kalau swasta dapat berperan, maka pemerataan ekonomi juga dapat terwujud,” tambahnya.

Beberapa negara di dunia juga telah menggunakan skema seperti ini dalam membangun bandara, salah satunya Pakistan. Namun, pemerintah juga mensyaratkan agar investasi seperti itu hendaknya memperhatikan lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait