100 Hari Anies-Sandi, Pengamat Sebut Program Dikebut Demi Pencitraan

Pengamat menyebut banyak program Anies-Sandi di 100 hari kerja yang tidak matang dengan kualitas yang dipertanyakan.
Dimas Jarot Bayu
26 Januari 2018, 19:52
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah 100 hari memimpin DKI Jakarta pada Rabu (24/1).
Berbagai kebijakan dan program mulai diimplementasikan, seperti DP 0 Rupiah; penataan kawasan Tanah Abang; One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OKE OCE).
 
Selain itu, legalisasi becak; pencabutan larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat; serta pembatalan izin reklamasi Teluk Jakarta.
 
Kendati berbagai program tersebut diklaim telah mulai dijalankan, kualitas realisasi janji Anies-Sandi dipertanyakan. "Anies-Sandi seperti mengejar suatu program yang besar, tapi tidak direncanakan dengan matang," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (26/1).
 
Ray mengatakan, upaya kejar target yang dilakukan Anies-Sandi merupakan strategi pencitraan politik di 100 hari masa kerjanya. Strategi ini untuk memperlihatkan bahwa Anies-Sandi sebagai pemimpin yang sigap terhadap berbagai janji menyelesaikan masalah di Ibu Kota.
 
"Mereka mencoba mencitrakan diri sebagai pemimpin yang sigap, tapi jangan lihat kualitasnya. Jadi itu akan diproduksi sedemikian rupa seolah janji itu sudah direalisasikan," kata Ray.
 
 
Ray mengatakan, hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari pembatalan izin reklamasi. Sebab, Anies-Sandi kerap ragu-ragu untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C dan D di proyek reklamasi.
 
Jika Anies-Sandi benar-benar ingin membatalkan reklamasi dapat langsung menggugat ke PTUN terkait penerbitan HGB. Namun, hal tersebut urung dilakukan meski Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil telah mengimbau mereka melakukan langkah hukum.
 
"Begitu ditantang Sofyan Djalil, dia bawa ke pengadilan. Ini kan tidak," kata Ray.
 
Pencitraan politik ini juga dapat dilihat dari bagaimana Anies-Sandi mencabut larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat serta legalisasi becak. Ahli tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai kebijakan yang diambil Anies-Sandi tersebut berusaha memunculkan prinsip keadilan dan keberpihakan.
 
Padahal, kebijakan tersebut membuat struktur yang telah dibangun menjadi kembali semrawut. "Itu kan kesannya dari yang sudah terstruktur rapi, nol kecelakaan, kemudian diubah seperti tidak ada payung hukumnya," kata Yayat.
 
Yayat juga menilai kebijakan itu tidak memikirkan beban lalu lintas yang terjadi. Selain itu, kebijakan ini pun tidak berupaya mendorong agar masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
 
Padahal Pemprov DKI Jakarta memiliki target mendorong 40% warganya menggunakan transportasi publik. "Tetapi saat ini, dari 47 juta warga Jakarta, hanya delapan juta yang menggunakan transportasi publik. Ketika motor dibolehkan motor, kemudian bagaimana?" kata Yayat.
 
 
Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagyo menilai banyak kebijakan Anies-Sandi tidak memiliki payung hukum yang jelas. Salah satunya terlihat dari program DP 0 Rupiah.
 
"Itu bermasalah karena kan kebijakan itu dasar hukumnya tidak ada, tapi sudah dikenalkan. Masyarakat sudah banyak bertanya," kata Agus.
 
Agus mengatakan, program DP 0 Rupiah tersebut dapat berdampak buruk bagi Anies-Sandi. Sebab ketika program tersebut terhambat karena tak adanya dasar hukum, masyarakat akan kecewa.
 
"Ini rumah DP 0 Rupiah kalau jadi, rakyat sudah taruh uang, sudah beli, tapi aturannya enggak ada kemudian BI bilang enggak bisa, itu barang gimana? Kan jadi buat sengsara," kata Agus.
 
Ray menyarankan Anies-Sandi ke depannya perlu untuk mengubah strategi kebijakannya. Hal ini dilakukan agar tak ada masyarakat yang nantinya kecewa jika program-program tersebut tak terealisasi dengan baik ke depannya.
 
"Masih ada empat tahun sembilan bulan, masih ada kesempatan. Saya berharap realistis saja, pikirkan saja Jakarta ke depan," kata Ray.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait