Jelang Pilkada, Pemerintah Diminta Waspadai Pengelolaan Anggaran
Jelang agenda pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemerintah diminta mengevaluasi pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan pemerintah memang secara administratif telah melakukan transparansi dan akuntabilitas anggaran hingga seluruh daerah di Indonesia. Hanya saja, transparansi dan akuntabilitas belum sampai kepada proses pembahasan dan tingkat implementasi.
"Ini yang menjadi satu pekerjaan rumah terberat di tahun keempat karena ini kan menjelang tahun politik, Pilkada, Pileg, Pilpres," kata Yenny di Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, Rabu (10/1).
Lebih lanjut, Yenny mengatakan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel dapat dimanfaatkan para elite. "Bisa saja semua elite memanfaatkan ruang di dalam pengelolaan APBN atau APBD," kata dia.
(Baca: Kemenkeu Tegur Pemerintah Daerah Agar Kelola Anggaran Lebih Efektif)
FITRA juga memberikan catatan khusus mengenai pengelolaan pembiayaan infrastruktur. Yenny mengatakan, pemerintah selama lima tahun membutuhkan sekitar Rp 5.000 triliun untuk bisa membangun infrastruktur.
Sementara, APBN sendiri hanya mampu menyediakan sekitar Rp 2.000 triliun dengan anggaran per tahun mencapai Rp 350-400 triliun. Menurut Yenny, dengan jumlah yang besar tersebut membuat anggaran pemerintah hingga akhir 2017 defisit sampai 2,92% terhadap PDB.
"Ini sudah melampaui target perencanaan defisit anggaran yang hanya 2,41%," kata Yenny.
