LRT Fase II Hingga Tanah Abang, Pedagang Blok G Akan Direlokasi

Relokasi terhadap para pedagang akan dilakukan dengan menyewa lahan milik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung.
Dimas Jarot Bayu
3 Januari 2018, 17:30
Tanah Abang
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Deretan tenda PKL yang menutupi separuh badan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, 22 Desember 2017.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta pembangunan jalur light rail transit (LRT) fase II diperpanjang hingga ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencananya, pemerintah akan merelokasi kios-kios di Pasar Blok G Tanah Abang, dan mengubahnya menjadi stasiun LRT. 

Pemprov rencananya memulai relokasi para pedagang di Pasar Blok G Tanah Abang mulai satu hingga dua bulan ke depan. "Tergantung dari hasil pembicaraan dalam satu atau dua bulan ini," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/1).

Sandiaga mengatakan, relokasi terhadap para pedagang akan dilakukan dengan menyewa lahan milik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Menurut Sandiaga, PD Pasar Jaya mengusulkan penyewaan lahan Haji Lulung selama dua tahun. "Ini yang mau kami finalisasi begitu sudah kelar lahannya, sudah siap, sekitar 900 (pedagang) kami mau relokasi ke sana," kata Sandiaga.

(Baca: KAI Utang Rp 19,2 Triliun ke 12 Bank Lokal dan Asing untuk Proyek LRT)

Advertisement

Pasar Blok G menjadi stasiun LRT dengan pertimbangan lokasi tersebut kerapp dikunjungi banyak orang. Selain itu dapat terintegrasi dengan stasiun kereta api.

Pembangunan jaringan LRT terbagi atas dua tahap, pertama jalur Cawang – Cibubur, Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi Timur dengan panjang 44,43 Km. Tahap kedua jalur Dukuh Atas – Palmerah – Senayan, Cibubur – Bogor, dan Palmerah – Grogol dengan panjang 38,5 Km.

(Baca: Siap Investasi US$ 100 Miliar, Korsel Lirik Proyek LRT & Kereta Cepat)

BUMN Korea Selatan Korea Rail Network Authority (KRNA) rencananya akan mendanai pembangunan LRT fase II dengan komitmen pendanaan sebesar US$ 500 juta. KRNA menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Jakarta Properterind (Jakpro) pada November lalu.

Pendanaan dari KRNA itu diharapkan mengurangi beban APBD DKI Jakarta dalam merampungkan pembangunan moda transportasi massal tersebut.

 

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait