Transparansi Internasional: Kesiapan Perusahaan Rendah Cegah Korupsi

Sebagian besar perusahaan Indonesia dianggap kurang transparan.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
6 Desember 2017, 19:57
korupsi e-KTP
ANTARA FOTO/Darwin Fatir
Penggiat anti korupsi melihat spanduk berisikan replika Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/3).

Kesiapan perusahaan dalam mencegah kasus korupsi dan memitigasi pidana korporasi di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini terungkap dari penilaian yang dirilis Transparancy International Indonesia (TII) bertajuk Indonesia Transparency In Corporate Reporting (TRAC) pada Desember 2017.

Penilaian TII tersebut dilakukan untuk menilai standar transparansi pelaporan perusahaan, khususnya terkait program antikorupsi, struktur organisasi, dan laporan antar negara. Penilaian dilakukan terhadap 100 perusahaan, baik berupa BUMN atau perusahaan terbuka.

Perusahaan tersebut berasal dari sembilan lapangan usaha dan beroperasi di total 38 negara. Adapun, perusahaan yang dinilai diambil dari Fortune Top Hundred 2014 dengan kategori perusahaan terbesar di Indonesia dari aspek pendapatan.

(Baca: Survei Indeks Persepsi Korupsi di 12 Kota Membaik)

Proses penilaian dilakukan dalam tiga fase, yakni pengumpulan data, forum validasi, dan review internal perusahaan. Sumber data penilaian adalah dokumen publik seperti pedoman perilaku, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan periode 2014-2015.

Berdasarkan penilaian TII, skor TRAC bagi perusahaan Indonesia sebesar 3,5 dari rentang 0-10. "Skor tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia kurang transparan dan berpotensi gagal membuktikan keberadaan program antikorupsi, gagal mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan yang transparan, serta gagal menyampaikan laporan keuangan antar negara secara transparan," ujar Manajer Program Tata Kelola Ekonomi TII Wahyudi.

Dari data TII, transparansi program antikorupsi memiliki rerata skor 38%. Hal ini menandakan hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang memadai. Pasalnya, sebanyak 73 perusahaan dinilai tidak memiliki peraturan yang secara tegas melarang praktik pemberian uang pelicin.

Sebanyak 60 perusahaan tidak memiliki kebijakan tentang kontribusi politik, baik pelarangan maupun kewajiban pengungkapan. Sementara 71 perusahaan tidak memberlakukan program antikorupsi kepada individu yang bukan karyawan namun bertindak atas nama perusahaan, seperti agen, penasihat, dan perantara.

"Sebanyak 67 perusahaan tidak memberlakukan program antikorupsi kepada penyedia barang dan jasa serta 74 perusahaan tidak memiliki pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi," tambah Wahyudi.

(Baca: Survei LSI: Semakin Religius Seseorang Tak Menjamin Bebas Korupsi)

TII juga menilai transparansi struktur organisasi memiliki rerata skor 67%. Sebab, sebagian besar perusahaan cukup transparan dalam melaporkan struktur organisasi perusahaannya.

Daftar dan presentase kepemilikan anak perusahaan dengan konsolidasi penuh atau tak penuh merupakan indikator yang paling sering diungkap ke publik. Sementara, tempat pendirian dan tempat beroperasi anak perusahaan merupakan informasi yang tidak banyak diungkap oleh perusahaan.

Adapun transparansi pelaporan antar negara memiliki rerata skor 1,1%. Wahyudi mengatakan, hampir semua perusahaan di Indonesia tidak melaporkan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat ketika berbisnis di luar negeri.

"Jenis informasi yang hanya sedikit diungkap ke publik adalah informasi tentang total pendapatan dan nilai investasi luar negeri. Sedangkan, informasi tentang pendapatan sebelum pajak, laba, dan kontribusi sosial tidak ditemukan sama sekali dalam laporan antar negara," kata Wahyudi.

Atas dasar itu, TII merekomendasikan pemerintah sebagai regulator, perusahaan, investor, serta masyarakat sipil untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor swasta dengan cara memberikan edukasi antikorupsi kepada pegawai dan direksi perusahaan. Mereka juga diminta untuk melarang praktik pemberian uang pelicin dan donasi politik.

Kemudian, TII juga meminta agar perusahaan membuka informasi tentang struktur organisasi anak usaha, korporasi yang berafiliasi, dan joint venture, termasuk di dalamnya tentang wilayah operasi dan tempat pendirian.

"Lalu membuka informasi tentang laporan keuangan perusahaan khususnya terkait dengan pelaporan antar negara khususnya informasi tentang pendapatan, belanja modal, pendapatan sebelum pajak, laba, dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat," kata Wahyudi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengakui pihaknya memang terlambat untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Alhasil, lanjut dia, pihak swasta menjadi yang kerap ditangkap KPK.

"Data koruptor yang ditangkap KPK, saya bandingkan anggota DPR, DPRD, DPD itu nomor dua terbanyak per hari ini, 134 orang. Tertinggi dari swasta 170 orang, kebanyakan sektor swasta menyogok pejabat," kata Laode.

Karenanya, KPK tengah menyusun pedoman pencegahan korupsi untuk pengelolaan sektor swasta. Laode mengatakan, pedoman itu akan selesai pada Januari 2018.

"Kami memang ingin bekerja dengan private sector karena private sector ini sudah terlalu lama ditinggalkan. Padahal mereka ini sangat penting," kata Laode.

(Baca: Survei LSI: Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir)

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait