Jokowi Tunda Pembentukan Densus Tipikor, Pilih Penguatan KPK

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas menunda pembentukan Densus Tipikor. Lembaga mirip KPK itu belum memiliki payung hukum dan struktur organisasi.
Yuliawati
25 Oktober 2017, 06:34
Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Sebaliknya, pemerintah memilih mengutamakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga untuk pemberantasan korupsi.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri terkait.

“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10), seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

(Baca: Niat Polri Gandeng BPK & Kejaksaan di Densus Tipikor Menuai Penolakan)

Wiranto mengatakan, pemerintah menunda Densus Tipikor karena anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor yang belum beres.

Ia menjelaskan, Menteri PANRB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima terlebih dahulu usulan secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah harus disahkan di sidang paripurna pada Rabu (25/10). "Sehingga sangat singkat sekali waktunya untuk mempersiapkan anggaran bagi Densus Tipikor."

Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan di rapat kerja DPR pihaknya membutuhkan anggaran senilai Rp 2,6 triliun untuk membentuk Densus Tipikor.

(Baca: Lembaga Mirip KPK, Densus Tipikor Butuh Anggaran Rp 2,6 Triliun)

Meski demikian, menurut Wiranto, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor yang disampaikan Polri itu. Namun masih menunggu undang-undang karena perlu menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalamnya.

“Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang,” kata Wiranto.

Wiranto juga mengatakan, Rapat Terbatas akhir lebih mengutamakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi.

“Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” ungkap Wiranto.

Namun demikian, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. “Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan,” tambah Wiranto.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait