Usai Pengesahan Perppu Ormas di DPR, Pemerintah Siap Revisi Aturan

Perppu Ormas disahkan menjadi UU lewat mekanisme voting. Beberapa partai politik menyetujui pengesahan asal melalui revisi.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
24 Oktober 2017, 21:10
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyambut baik pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang di DPR hari ini. Wiranto menyatakan pemerintah akan membahas lebih lanjut revisi aturan tersebut, sesuai permintaan beberapa partai politik.

"Alhamdulillah dulu karena baru disahkan. Nanti jika ada revisi ya kami lanjutkan. Pemerintah pasti siap untuk revisi," kata Wiranto di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/10).

Wiranto mengatakan akan ada mekanisme hukum untuk menindaklanjuti catatan dalam pengesahan UU Ormas. (Baca: Pembahasan Perppu Ormas Alot, Sidang DPR Ditunda untuk Lobi Parpol)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi atas regulasi ini. Hal itu dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan dasar dan ideologi negara.

“Soal masalah revisi terbatas terbuka sepanjang masalah ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika final,” kata Tjahjo.

DPR mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang lewat Rapat Paripurna. Putusan atas Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dengan mekanisme voting, setelah Rapat Paripurna tidak mencapai musyawarah mufakat setelah dilakukan forum lobi selama dua jam.

(Baca: Perppu Ormas Dianggap Berlebihan Atur Sanksi Pidana Seumur Hidup)

Partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem berkukuh sejak jika Perppu Ormas harus disahkan. Sementara PPP, PKB, dan Demokrat menyepakati Perppu Ormas dengan syarat revisi terbatas.

Adapun, PAN, Gerindra, dan PKS memiliki sikap berseberangan terkait pengundangan Perppu Ormas. Mereka menilai jika Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang mengancam demokrasi serta kebebasan berpendapat dan berserikat.

Dari hasil voting terhadap 445 anggota DPR yang hadir, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. 314 anggota tersebut berasal dari PDIP (108), Golkar (71), Hanura (15), Nasdem (23), PKB (32), PPP (23), dan Demokrat (42). Sementara, 131 anggota DPR yang menolak berasal dari Gerindra (63), PAN (41), dan PKS (27).

“Dengan demikian mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin Rapat Paripurna.

Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui kebijakan ini dapat membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini dapat dilakukan setelah pemerintah memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.

Fadli mengatakan, hasil Rapat Paripurna ini telah sesuai konstitusi karena berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR. Jika masih ada yang tak sepakat dengan diundangkannya Perppu Ormas dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau peradilan tinggi lainnya.

“Kita harus melihat realitas politik. Meskipun saya dari Gerindra kami menolak, tapi suara di paripurna tidak bisa menjadi suara yang mayoritas untuk menolak hasil Perppu yang diajukan pemerintah, sehingga dengan demikian upaya melaui DPR menyetujui atau menolak bagian dari konstitusi kita,” kata Fadli.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait