Tiga Tahun Jokowi-JK, Wiranto Mengaku Sulit Tuntaskan Kasus HAM

Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak diselesaikan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Dimas Jarot Bayu
19 Oktober 2017, 19:36
Wiranto dan Rudiantara
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Menko Polhukam Wiranto bersama Menkominfo Rudiantara memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengakui selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla kesulitan dalam menuntaskan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Wiranto mengatakan, penyelesaian kasus HAM terkendala dalam pembuktian dan kesaksian.

"Betapa sulitnya kami untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran HAM masa lalu karena sudah begitu panjangnya masa yang dilalui, maka aparat penegak hukum untuk menemukan bukti dan saksi begitu lamanya, dan sudah sangat bias," kata Wiranto di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10).

Penuntasan kasus pelanggaran HAM selama masa pemerintahan Jokowi dan JK dianggap mandeg. Amnesty International menilai banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak diselesaikan, seperti pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, tragedi 1965, peristiwa Talangsari, dan peristiwa Tanjung Priok.

(Baca: Ryamizard Akan Temui Menhan AS Bahas Dokumen Rahasia Peristiwa 1965)

Bahkan, kasus-kasus pelanggaran HAM baru justru mencuat selama era Jokowi-JK. Amnesty mencatat banyak pelanggaran HAM terjadi melalui penggunaan pasal-pasal pemidanaan represif, seperti pencemaran nama baik, penodaan agama, hingga makar terjadi di Indonesia.

Selain itu, pelanggaran HAM terjadi melalui kasus pengusiran kelompok minoritas agama dan penutupan tempat ibadah seperti yang terjadi pada Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), GKI Taman Yasmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia. Amnesty juga mencatat pelanggaran HAM muncul akibat pembubaran kegiatan diskusi terkait peristiwa 1965 dan pembentukan Perppu Ormas.

Wiranto mengklaim pihaknya terus melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Adapun untuk mencegah terjadinya friksi di masyarakat, dia menyarankan jika penyelesaian kasus HAM, khususnya tragedi 1965-1966, dilakukan melalui jalur rekonsiliasi.
"Untuk mencegah friksi yang menganggu kami sepakati dengan jalur non-yudisial," kata Wiranto.

Terkait deklasifikasi dokumen rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai peristiwa 1965, Wiranto menyebut Indonesia tak bisa serta-merta bisa menjadi bukti baru untuk penyelidikan. Menurutnya, dokumen itu mesti ditelusuri kebenarannya lebih dulu.

"Perlu upaya meyakini betul apakah informasi dari luar negeri bisa jadi bagian pembuktian itu," kata Wiranto. (Baca: Wiranto Minta Dana Rp 6 Miliar Hadapi Ormas Anti-Pancasila)

Dalam 39 dokumen terdiri dari 30 ribu halaman yang dipublikasikan oleh National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA), disebutkan bahwa TNI AD telah melakukan sebuah kampanye pembunuhan massal terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.

Para diplomat di Kedubes AS di Jakarta menyimpan rekaman eksekusi para pemimpin PKI. Pejabat AS pun secara aktif mendukung usaha militer Indonesia dalam menghancurkan gerakan buruh sayap kiri Indonesia.

Dokumen tersebut mengungkapkan babak penting dalam sejarah hubungan Indonesia-AS, yakni operasi senyap AS yang bertujuan menyulut konflik TNI AD dengan PKI di masa pemerintahan Presiden Sukarno.

Setidaknya sekitar 500 ribu pendukung PKI terbunuh selama Oktober 1965 hingga Maret 1966. Selain itu, menyebabkan jutaan orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI dipenjara tanpa pengadilan. Peristiwa ini menyebabkan Sukarno lengser dan digantikan Soeharto yang memerintah selama 32 tahun.

Sebelum dibukanya dokumen ini, beberapa aktivis HAM mendorong diadakan pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang dilaksanakan di Den Hag, Belanda.

Keputusan sidang IPT 1965 pada Juli 2016 di antaranya menyebutkan tiga negara yakni Amerika Serikat, Inggris dan Australia terlibat dalam Tragedi 1965. Amerika disebut memberi dukungan kepada militer Indonesia, dan mengetahui dengan jelas adanya pembunuhan massal atas anggota atau simpatisan PKI dan keluarganya.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait