Tiga Tahun Jokowi-JK, PUPR Kesulitan Atasi Permukiman Kumuh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pengentasan permukiman kumuh dan pembangunan sanitasi masih merupakan hal yang belum teratasi secara menyeluruh selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Basuki mengungkapkan kementeriannya mengalami kesulitan karena pekerjaan dua sektor tersebut erat kaitannya dengan mengubah budaya masyarakat yang memakan waktu.
"Dan memang kami harus bekerja keras untuk mengejar target," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/10). Sebelumnya, kementerian PUPR menargetkan 100% masyarakat tersambung sanitasi dan bebas dari pemukiman kumuh. (Baca: Jokowi Bagikan Sembako Dana CSR BUMN di Daerah Kumuh)
Pembiayaan infrastruktur permukiman kumuh di Indonesia di antaranya mendapatkan pinjaman senilai total US$ 433 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun. Pendanaan ini merupakan bagian dari program nasional “Kota Tanpa Kumuh” atau KOTAKU.
Diperkirakan, sebanyak 11 juta penduduk tidak memiliki akses ke sanitasi. Sedangkan 9 juta orang tidak punya akses memadai air bersih, harus membayar air bersih 30 kali lipat lebih mahal dari penduduk mampu.
Basuki juga memberitahu bahwa setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) telah diperintahkan oleh Jokowi untuk membuat laporan capaian tiga tahun masing-masing. Adapun pencapaian selama tiga tahun terakhir di bidang infratruktur yakni, tambahan 568 kilometer jalan tol dengan target 2019 dibangun hingga 1581 kilometer. Selain itu pembangunan bendungan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berjalan dengan baik.
"Lalu (pembangunan) perumahan, penyediaan air minum, serta jaringan irigasi juga (berjalan baik)," katanya. (Baca: Utang Bank Dunia dan AIIB Rp 5,7 Triliun untuk Poles Daerah Kumuh)
Sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan proyek-proyek infrastruktur tidak dibangun terburu-buru dan banyak yang selesai tahun 2018. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur dipersiapkan di seluruh tahun anggaran pemerintah. "Terutama di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta.
