Persoalkan Kisruh Senjata Impor, DPR Minta Penjelasan Pemerintah
Ratusan senjata impor tertahan di Gudang Unex, kawasan kargo bandara udara Soekarno Hatta, Jakarta sejak Jumat (29/9) malam. Tertahannya senjata ini menimbulkan isu impor senjata oleh kepolisian dilakukan secara ilegal.
Anggota Komisi bidang hukum dan keamanan, Arsul Sani, menyatakan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kementerian Pertahanan perlu menjelaskan ke DPR mengenai kisruh impor senjata.
“Jika jenis senjata yang dipersoalkan dipandang tidak tepat bagi satuan Polri maka perlu diputuskan melalui mekanisme rapat jajaran K/L di bawah Kemenkopolhukam,” kata Arsul Sani, anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Katadata, Senin (2/10).
Arsul mengatakan Komisi III DPR telah menjadwalkan meminta keterangan Polri dalam rapat kerja pekan depan. Dia menyatakan, persoalan isu senjata tak bisa dibiarkan berlarut.
Arsul menyatakan kisruh senjata impor ini akan memberikan dampak negatif kepada pemerintah. “Sebagai anggota partai koalisi pendukung pemerintahan, PPP ingin mengingatkan instansi terkait bahwa komunikasi publik yang tidak terkordinasi akan menambah citra negatif pemerintahan secara keseluruhan,” kata Arsul.
(Baca: Pemerintah Pinjam Rp 15,2 Triliun untuk Beli Senjata di 2018)
Ratusan senjata api dan amunisi tiba di Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) sekitar pukul 23.30 WIB. Berdasarkan dokumen yang beredar, senjata dikirimkan dari pabrik senjata Arsenal di Bulgaria melalui PT Mustika Duta Mas atas permintaan Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa Dua Cimanggis, Depok Indonesia.
Senjata yang diimpor jenis Stand Alone Grenade Launcher kaliber 40 milimeter sebanyak 280 pucuk dengan berat 2.212 kilogram. Selain itu amunisi sepeti Amunition Castior 40 milimeter dengan berat 2.829 kilogram. Senjata dan amunisi ini dibawa menggunakan pesawat charter model Antonov AN-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.
