Menteri PUPR Tegur Grup Lippo yang Tak Konsultasi Proyek Meikarta

Menteri PUPR mengeluhkan Grup Lippo yang tak berkonsultasi dalam perencanaan pembangunan kota baru Meikarta.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
29 September 2017, 19:16
Meikarta
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, PT Lippo Cikarang Tbk tak pernah berkonsultasi terkait pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Padahal, kata Basuki, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR patut diajak konsultasi sebelum pembangunan proyek besar tersebut.

"Saya lihat iklan Meikarta,  saat rapat pimpinan saya tanya BPIW, ternyata mereka tidak pernah (konsultasi)," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (29/9).

Basuki pun menyayangkan sikap Lippo yang tak berkonsultasi dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dia menegaskan konsultasi tersebut penting karena proyek kota baru akan mengubah tata ruang wilayah, moda transportasi, dan kebutuhan air.

"Pasti akan mengubah pola transportasi, kebutuhan air bersih, waste management, sanitasi, hingga persoalan banjir," kata Basuki. (Baca juga: Ombudsman dan YLKI Terima Keluhan dari Calon Pembeli Meikarta)

Belakangan, kata Basuki, memang President Lippo Group Theo Sambuaga melaporkan kepada dirinya soal proyek ini. Namun Basuki menjelaskan pentingnya konsultasi terlebih dahulu mengingat pengembangan kota baru seperti Meikarta. 

Basuki sedang mempertimbangkan membuat aturan yang mewajibkan proyek properti berskala besar berkoordinasi dulu dengan BPIW. Namun dia akan mengkaji lebih lanjut lantaran Kementerian tidak bisa begitu saja mengeluarkan kebijakan.

"Tapi kalau hal tersebut penting diregulasi maka harus (ada aturan)," katanya. (Baca juga: Selain Meikarta, Beberapa Proyek Kota Baru Kepung Jawa Barat)

Lippo berencana membangun Meikarta yang terdiri dari sekitar 100 gedung tinggi dan fasilitas penunjang lainnya.  Investasi yang disiapkan mencapai Rp 278 triliun. 

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Pemprov Jawa Barat memerintahkan Kabupaten Bekasi menghentikan pembahasan perizinan menunggu rampungnya pembahasan RDTR.

Meski belum mengantongi izin, Meikarta masih melakukan beragam promosi baik secara langsung maupun lewat iklan di berbagai media.

Sebelumnya Kementerian BUMN menegaskan pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi bukan untuk menyokong megaproyek Meikartadi Cikarang, Bekasi. Meskipun, Lippo Group selaku pengembang kerap ‘menjual’ LRT untuk mempromosikan Meikarta.

"(Meikarta) tidak ada hubungannya dengan (pembangunan) LRT Jabodebek," kata Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro, saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9).

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait