Jelang Putusan Praperadilan, KPK Berharap Menang Lawan Setya Novanto

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap dapat meyakinkan Hakim Cepi Iskandar untuk memenangkan KPK dalam praperadilan
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
28 September 2017, 10:11
sidang praperadilan Setya Novanto
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Hakim tunggal Cepi Iskandar (kanan) memimpin sidang praperadilan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap dapat memenangkan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto. Hakim Tunggal Cepi Iskandar rencana akan memutuskan perkara ini pada Jumat (29/9). 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah menyampaikan banyak bukti persidangan untuk dipertimbangkan hakim, di antaranya 193 bukti dokumen.

"Mudah-mudahan ya kita kan berharap kan keadilan selalu tegak di negeri ini.  Jadi kami sangat berharap (bisa menang)," kata Agus saat memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

KPK memberikan beberapa bukti tambahan untuk dipertimbangkan pada Rabu (27/9). Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, bukti tersebut antara lain dokumen surat yang menunjukkan adanya komunikasi terkait peran Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Ada juga bukti tambahan berupa BAP para saksi yang telah diperiksa oleh KPK dalam proses pemeriksaan dengan tersangka lain terkait dengan penetapan tersangka termohon," kata Setiadi.

Dengan bukti-bukti tersebut, Agus berharap bisa meyakinkan Hakim Cepi untuk memenangkan KPK dalam praperadilan. "Kalau buktinya Anda bisa melihat banyak sekali. Ini belum masuk materi, tapi mudah-mudahan bisa meyakinkan lah," kata Agus.

Agus pun menilai jalannya persidangan cukup bagus. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan KPK, Adnan Paslyadja disebut menyampaikan keterangan baik.

"Walaupun sudah sepuh dan beliau kurang pendengaran, tapi materi yang disampaikan sangat baik saya pikir," kata Agus.

Sementara terhadap saksi ahli hari ini yang ditunda pemberian keterangannya oleh hakim, Agus mengatakan KPK akan mengevaluasinya. Saksi tersebut adalah ahli sistem komputer dan teknologi informasi dari Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian.

Pemberian keterangannya ditunda karena dianggap sebagai saksi fakta. Pasalnya, kuasa hukum Novanto menilai Bob pernah diperiksa KPK saat penyelidikan perkara kasus korupsi e-KTP sebagai ahli. Alhasil, ranah pertanyaan dan kapasitas Bob sudah termasuk ke dalam materi perkara.

"Ya coba nanti kami evaluasi di kantor mengenai ahli yang disampaikan di sini," kata Agus.

Adapun terhadap saksi ahli yang dihadirkan pihak Novanto pada Selasa (27/9), Agus enggan berkomentar lebih lanjut. Menurut Agus, KPK akan melihat pertimbangan Hakim Cepi terkait saksi ahli yang dihadirkan pihak Novanto.

"Nanti kami lihat, kalau kemarin menguntungkan pemohon, sekarang menguntungkan termohon, ya nanti biar dipertimbangkan hakim," kata Agus.

Kuasa hukum Setya Novanto pada persidangan Selasa (26/9) menghadirkan Guru Besar Hukum Adminisitrasi Negara Universitas Padjajaran, I Gde Panca Astawa, pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita dan pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

Ketiga saksi tersebut sebelumnya dihadirkan juga dalam sidang praperadilan mantan Wakapolri Jenderal Budi Gunawan. Pada 2015 lalu, Budi merupakan tersangka kasus rekening gendut yang ditetapkan KPK.

Budi keberatan dengan penetapan tersangkanya dan mengajukan praperadilan. Akibat kesaksian ketiga ahli ini, praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka KPK terhadap BG dinilai tidak sah.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada Juli lalu. Setya Novanto diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga Setya Novanto berperan dalam proses perencanaan maupun pembahasan proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara senilai sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun. Setya Novanto diduga bekerja sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tim kuasa hukum Novanto dalam sidang praperadilan meminta agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka kliennya. Alasannya, penetapan status tersangka Setnov oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tanpa dasar hukum yang kuat.

Selain meminta pembatalan penetapan tersangka Novanto, kuasa hukum juga meminta agar KPK menghentikan proses penyidikan. Kuasa hukum juga meminta agar pencekalan terhadap Novanto dihentikan.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait