Ketua DPRD Banjarmasin Diduga Terima Suap Raperda PDAM

KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan wakilnya sebagai tersangka dugaan menerima suap, diduga terkait Raperda Penyertaan Modal PDAM.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
15 September 2017, 20:26
KPK
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan wakilnya sebagai tersangka dugaan menerima suap, terkait Raperda Penyertaan Modal PDAM.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmalih dan wakilnya Andi Effendi sebagai tersangka dugaan menerima suap sebesar Rp 150 juta. Keduanya diduga menerima suap dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Muslih dan Trensis.

Suap tersebut terkait persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin senilai Rp 50,5 miliar kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.  (Baca: KPK Akan Lelang Koleksi Mobil Koruptor Djoko Susilo dan Fuad Amin)

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin terkait persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin senilai Rp 50,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Jumat (15/9).

Alex mengatakan, uang yang diberikan Muslih telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin. Saat ini, Raperda tersebut telah disetujui oleh Panitia Khusus DPRD dan akan dibawa ke Sidang Paripurna.

"Terkait Raperda di tingkat Pansus sudah disetujui, tinggal diparipurna," kata Alex. (Baca: Wali Kota Tegal Terima Suap Rp 5,1 Miliar untuk Ongkos Pilkada 2018)

Alex menduga, penerimaan oleh DPRD Kota Banjarmasin tak hanya dari PDAM. Menurutnya, diduga ada penerimaan oleh perusahaan-perusahaan daerah lainnya. Kendati, pihaknya perlu melakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut.

"Selain itu juga ada penerimaan yang disalurkan ke pihak-pihak lain," kata Alex.  (Baca: KPK Terus Dapat Dukungan Tolak Pansus Hak Angket)

Kasus ini terungkap bermula Muslih diduga meminta kepada PT Chindra Santi Pratama (CSP) sebagai rekanan PDAM Bandarmasih untuk menyediakan dana sebesar Rp 150 juta pada 11 September 2017. Uang tersebut selanjutnya diminta untuk diserahkan kepada Trensis pada 12 September 2017 dan disimpan dalam brankasnya.

Pada Kamis (14/9) pagi, Muslih memerintahkan Trensis untuk mengambil uang di brankas sebesar Rp 100 juta. Muslih lalu meminta Rp 5 juta untuk dirinya sebagai pengganti pemberiannya terdahulu kepada Iwan Rusmalih.

 (Baca: Tonny Budiono, Pejabat Berprestasi yang Akan Jalani Pensiun di Penjara)

Pukul 11.00 WITA, Trensis memberikan uang kepada Andi sebesar Rp 45 juta di Kantor DPRD Kota Banjarmasin. Lalu siang harinya Andi menemui Trensis di Kantor PDAM Banjarmasin untuk mengambil sisa uang yang belum diberikan sebesar Rp 50 juta.

"Kemudian, sekitar 18.50 WITA tim mengamankan Trensis di Kantor PDAM. Tim juga mengamankan uang yang disimpan dalam brankas sebesar Rp 30,8 juta," kata Alex.

Selain itu, KPK juga mengamankan Muslih di Kantor PDAM. Muslih dan Trensis langsung dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Selanjutnya, tim mengamankan anggota DPRD Achmad Rudiani rumahnya di Banjarmasin Selatan. KPK juga mengamankan Andi di Banjarmasin Selatan.

"Terakhir, tim bergerak ke rumah Iwan. Sekitar pukul 00.30 WITA yang bersangkutan dibawa tim ke Polda Kalsel," kata Alex. (Baca: KPK Nilai Wacana Pembekuan Anggaran Hanya Untungkan Koruptor)

Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang senilai Rp 48 juta dari beberapa pihak dan bukti setoran tunai di beberapa rekening milik Andi. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari total fee senilai Rp 150 juta.

KPK juga menyegel sejumlah ruangan untuk kepentingan penyidikan, yakni Ruang Kerja Ketua DPRD, Ketua Pansus, dan ruangan lainnya di DPRD Banjarmasin. "KPK juga mengamankan Ruang Kerja Dirut dan Manager Keuangan PDAM," kata Alex.

(Baca: Alasan Gula Darah Naik, Setya Novanto Mangkir dari Pemeriksaan)

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK kemudian menetapkan Iwan, Andi, Muslih, dan Trensis sebagai tersangka. KPK menduga Iwan dan Andi sebagai pihak penerima. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Sementara, Muslih dan Trensis diduga sebagai pihak pemberi. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

 

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait