Djarot dan Para Menteri Bahas Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

Djarot Saiful Hidayat dan beberapa menteri lintas kementerian membahas koordinasi reklamasi Teluk Jakarta. Rapat mengkaji kemungkinan mencabut moratorium reklamasi.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
6 September 2017, 12:50
Djarot Jenguk Ahok
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (6/9). Rapat membahas kemungkinan mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Selain Djarot, hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi tersebut.

(Baca: Kemenko Maritim Segera Putuskan Nasib Reklamasi Teluk Jakarta)

Menggunakan batik merah, Djarot hadir pukul 09.55 WIB di Kemenko Maritim. Sementara, Siti, Bambang, dan Sofyan telah hadir lebih dahulu pukul 09.00 WIB.

Rapat ini sebagai tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada Kemenko Maritim dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencabut moratorium atau penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelumnya, Luhut mengatakan kementeriannya akan menggelar rapat penentuan nasib reklamasi Teluk Jakarta. Rapat akan menentukan pencabutan moratorium yang berlaku sejak tahun lalu.

"Kami akan rapat pekan depan, mengumpulkan pihak-pihak terkait. Apabila tak ada lagi pending isu, ya kenapa tidak dicabut," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Selasa (5/9).

(Baca: Anies Setop Reklamasi, Luhut: Jangan Lari Jika Jakarta Tenggelam)

Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek reklamasi Pulau D atas nama PT Kapuk Naga Indah, anak usaha grup properti Agung Sedayu.

Pemberian izin dan rencana pencabutan moratorium mendapat kritik dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea mengatakan, Pulau C dan D berada di zona N1 dan P1 berdasarkan Perpres Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Zona tersebut merupakan kawasan lindung dan kawasan penyangga.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait