KPPU Minta Dukungan Atur "Whistleblower" di Revisi UU Persaingan Usaha

Jimmly Asshidiqie berharap DPR dan pemerintah mendukung penguatan KPPU.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
4 September 2017, 18:22
 Syarkawi Rauf
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Jambi, Kamis (27/4).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR dalam usulan program leniensi atau tawaran bekerja sama untuk membongkar kartel perusahaan. KPPU mengusulkan program leniency dalam dalam amandemen Undang-undang Nomor 5 tentang Persaingan Usaha yang saat ini dibahas oleh dewan.

"Harapan kami diperkuat bukan malah diperlemah," kata Syarkawi usai pembahasan anggaran 2018 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/9).

Program leniency berlaku bagi pelaku kartel yang bersedia membongkar keterlibatan mitranya dengan berperan sebagai peniup peluit atau whistleblower. Sebagai imbalannya, pelaku akan mendapatkan imunitas dan bebas denda.

(Baca: KPPU Akan Lindungi Pelaku Kartel yang Mau Ungkap Kasusnya)

Program ini dijalankan karena komisinya memiliki keterbatasan dalam mengungkap kasus. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPPU tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, menyita, dan menyadap fasilitas milik oknum yang dicurigai.

Selain program leniency, Syarkawi mengatakan ada empat poin penting yang akan dibahas dalam UU tentang Persaingan Usaha. Empat poin lainnya adalah kelembagaan KPPU, notifikasi pra-merger, denda administratif, dan pengawasan lintas batas.

Namun, Syarkawi menyatakan belum melihat daftar investaris masalah yang diusulkan pemerintah sehingga masih menanti pembahasan.  (Baca: 2017, Pengusaha Waspadai Dua Rancangan UU Kontroversial)

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimmly Asshidiqie meminta agar pemerintah dan DPR tidak mengutamakan kepentingan masing-masing dalam revisi Undang-undang (RUU) Persaingan Usaha.

"Saya berharap mudah-mudahan semua melihat kepentingan yang lebih luas," kata Jimly.

Jimly mengatakan, pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa kehadiran KPPU penting sebagai amanat reformasi. Alasannya, lembaga tersebut dibentuk untuk mengendalikan perkembangan liberalisasi ekonomi yang terjadi.

Untuk itu, independensi KPPU perlu tetap dijaga agar kepentingan politik dan ekonomi dalam KPPU tidak bercampur. "Maka sepanjang menyangkut kedudukan, independennya harus dijaga," kata Jimly.

(Baca juga: KPPU Gandeng Tiongkok Guna Selidiki Kartel Bawang)

Jimly menambahkan, setidaknya ada dua hal yang perlu diatur dalam RUU Persaingan Usaha. Pertama, terkait aturan organisasi dalam KPPU. Jimly menyatakan, aturan organisasi penting untuk dibahas demi perbaikan atas hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan internal KPPU.

Kedua, penguatan terhadap kewenangan KPPU sehingga independensi KPPU tetap terjaga. "Jadi untuk menjaga independensi itu dia juga tetep diberi kewenangan regulatory di UU," kata Jimly.

Dia pun menyarankan agar nama yang dipakai KPPU saat ini tidak diubah. Sebab, pengubahan nama tersebut dapat berimplikasi terhadap berbagai hal. "Nanti ada yang menganggap ini (KPPU) dibubarkan," ucap Jimly.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan poin-poin yang diajukan pemerintah masih menjadi isu yang dibahas. Sehingga dia belum mau untuk menjelaskan langkah pemerintah.

Rencananya, pembahasan amandemen yang diajukan Presiden Joko Widodo ini bakal diselesaikan secepatnya. "Masih belum beres, masih dibahas. Nanti saya kabarkan setelah dibahas," kata Enggar.

 

 

 

Reporter: Michael Reily
Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait