Porsi Saham Berkurang, Angkasa Pura II Jadi Operator Bandara Kertajati

AP II batal memiliki porsi saham 49%, namun perusahaan tersebebut akan menjadi pihak yang mengoperasikan Bandara Kertajati.
Dimas Jarot Bayu
16 Agustus 2017, 08:17
Bandara Kertajati
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah alat berat digunakan dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (24/2).

PT Angkasa Pura II (AP II) batal mendapatkan porsi saham 49% dari PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selain kepada AP II, BIJB berencana membagi 49% sahamnya kepada PT Jasa Sarana dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, RDPT rencananya akan mendapatkan porsi 20%-25% dari 49% saham yang dibagikan PT BIJB. Sedangkan sisanya, baru akan dibagi kepada PT Jasa Sarana dan PT AP II.

"Porsi RDPT itu sekitar 25% dengan nilainya Rp 1 triliun," ujar Virda di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (15/8). Adapun kebutuhan total nilai investasi pembangunan Bandara Kertajati tahap pertama sebesar Rp 2,6 triliun.

(Baca: Bandara Kertajati Terus Dikebut, Pembebasan Lahan Capai 53%)

Saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang tertarik untuk membeli RDPT. Kendati, Virda masih enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. "Ada dari lembaga dana pensiun, jasa asuransi, dan lembaga keuangan non bank," kata Virda.

Pembagian saham BIJB dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan penyelesaian pembangunan Bandara Kertajati yang dipimpin Menteri Koordinasi Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam rapat sebelumnya pada Selasa (1/8) APII disebut akan membentuk joint venture dengan BIJB dengan porsi saham 49% untuk AP II. (Baca: Angkasa Pura II Ambil 49 Persen Saham Bandara Kertajati)

APII belum mendapatkan kepastian porsi saham yang akan dibagi oleh BIJB. Namun dalam simulasi yang diadakan saat rapat, AP II diperkirakan akan menginvestasikan modalnya sebesar Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar.

"Tadi simulasinya Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar, tapi nanti tergantung due dilligence oleh tim independen appraisal kami," kata Direktur Utama APII Awaluddin.

Kendati mendapat porsi saham lebih kecil, AP II akan menjadi pihak yang mengoperasikan Bandara Kertajati. Pasalnya, hanya APII yang memiliki izin sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dalam konsorsium tersebut. "Yang dipakai BUBU milik AP2," kata Awaluddin.

Pemerintah pun berencana memberikan skema pembiayaan terhadap APII. Nantinya, BIJB akan membayarkan biaya yang dikeluarkan APII selama pengoperasian.

(Baca: Topping Off, Budi Karya Targetkan Bandara Kertajati Beroperasi 2018)

Luhut mengatakan hal tersebut dimaksudkan agar APII tidak terbebani selama mengoperasikan Bandara Kertajati. Justru, skema tersebut akan menguntungkan APII. "Enggak memberatkan. Banyak untungnya kok," kata Luhut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan, nantinya RDPT tersebut akan dilepas setelah lima tahun menjadi pemegang saham. Setelah itu, RDPT akan ditawarkan kepada publik.

"Setelah keluar itu terbuka untuk dibeli siapapun, termasuk APII," kata pria yang akrab disapa Aher tersebut.

Perkembangan pembangunan proyek bandara di Kabupaten Majalengka seluas 1800 hektar saat ini telah mencapai 52,7 persen. Rencananya, pembangunan BIJB Kertajati ditargetkan selesai pada November 2017 dan masa uji coba bisa dilakukan pada Februari 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan bandara tersebut dapat beroperasi pada Juni 2018.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait