Susi Usul Subsidi BBM Nelayan Dicabut, Diganti Tambahan Pasokan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) solar untuk nelayan. Susi beranggapan bantuan dana dari pemerintah tidak tepat sasaran dan malah dinikmati industri kapal besar.

Saat ini, nelayan kecil tidak dapat akses subsidi BBM, namun membayar untuk solar 2 tak yang harganya paling mahal. "Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi," kata Susi usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pertamina di kantor KKP, Jakarta, Senin (31/7).

Susi mengatakan nelayan mampu membeli BBM solar tanpa subsidi pemerintah, asalkan pemerintah menyediakan pasokan hingga ke tempat terpencil. "Keluhan nelayan, mereka ini tidak perlu subsidi, mereka perlu solar ada di mana-mana," kata Susi.

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar juga menyebut jumlah penyediaan BBM untuk nelayan lebih banyak digunakan untuk solar bersubsidi. "Tahun lalu subsidi kurang lebih 800 ribu sampai 1,2 juta kiloliter. Untuk yang nonsubsidi sampai 300 ribu kiloliter. Itu solar," jelas Iskandar.

(Baca: Istana Pastikan Nelayan Cantrang Boleh Melaut Hingga Akhir Tahun)

KKP bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM untuk solar kapal nelayan dan pelaksanaan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang terletak di pulau terluar Indonesia. Selain itu, fasilitas perikanan pemerintah ini juga membutuhkan listrik.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo juga menjelaskan SKPT membutuhkan solar untuk diesel generator pembangkit listrik. Masih banyak pulau terluar Indonesia yang belum menerima pasokan listrik.

"Jaminan ketersediaan BBM bagi nelayan dan pelaku usaha di daratan akan lebih menjanjikan," kata Nilanto.