Asosiasi Pengusaha Desak Pemerintah Klarifikasi Kasus Beras "Maknyuss"

Apindo mengkritik langkah KPPU dan Kementerian Pertanian yang mengumumkan kepada publik daftar kesalahan PT IBU tanpa bukti yang mendukung.
Michael Reily
28 Juli 2017, 22:20
Penggerebekan Beras Ilegal
ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Polisi menyegel gudang penyimpanan beras yang dipalsukan kandungan karbohidratnya dari berbagai merk di gudang beras PT Indo Beras Unggul, di kawasan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) malam.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah menjelaskan kasus penggerebekan di gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) pada Kamis pekan lalu. Pemerintah dianggap belum memberikan informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan PT IBU.

"Ini mengganggu kepercayaan dunia usaha yang mau berbisnis jadi ketakutan," kata Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono saat konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Jumat (28/7).

Iwantono mengkritik langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Pertanian yang mengumumkan kepada publik kesalahan PT IBU tanpa bukti yang mendukung. Oleh karena itu, dia berharap Menteri Perdagangan segera melakukan langkah nyata untuk menanggapi polemik beras.

(Baca: Mendag Kaji Ulang Aturan Harga Eceran Tertinggi Beras)

Penggrebekan produsen beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago dilakukan dua hari setelah ditandatangani Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/2017 mengenai Harga Eceran Tertinggi beras.

Dalam aturan tersebut, harga beras acuan pembelian di petani sebesar Rp 7.300 per kilogram, sedangkan di konsumen sebesar Rp9.000 per kilogram. Sedangkan beras merk Maknyuss dijual di retail dengan harga Rp 13.700 per kilogram dan beras merek Cap Ayam Jago Rp20.400 per kilogram.

"Kami mohon Pak Enggartiasto Lukita (Mendag) selaku yang memiliki wewenang membuat klarifikasi mana yang boleh dan mana yang tidak," kata Iwantono.

(Baca: Produsen Maknyuss Klaim Tak Tahu Larangan Beli Beras Subsidi)

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyatakan ada kekhawatiran pengusaha mengalami peristiwa yang sama dengan PT IBU. Dia meminta pemerintah untuk mencermati peraturan-peraturan yang dikeluarkan supaya tidak merugikan pengusaha. "Kita harus bersinergi, bukannya malah membuat kegaduhan yang tidak perlu," kata dia.

Hariyadi menekankan bahwa KPPU harusnya melakukan tindakan setelah ada bukti yang kuat dan akurat. Alasannya, kejadian ini mempengaruhi reputasi perusahaan dan kepentingan masyarakat.

Ombudsman RI sedang mengaudit penggerebekan pabrik beras PT IBU. Lembaga pengawas ini menduga penggerebekan terhadap produsen beras pemilik merk Maknyuss dan Cap Ayam Jago mengandung tindakan maladministrasi atau pelanggaran hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.

(Baca: Ombudsman Usut Dugaan Penyimpangan Penggerebekan Beras Maknyuss)

"Ombudsman mencermati proses informasi awal, segala macam yang simpang siur sehingga kemudian diputuskan untuk melakukan proses sidak, yang kemudian beberapa hal keliru. Itu yang menyebabkan kami menduga ada kemungkinan maladministrasi dalam proses ini," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dihubungi Katadata, Rabu (26/7).

Ombudsman telah meminta klarifikasi dari Mabes Polri, PT IBU dan juga Kementerian Perdagangan. "Ombudsman punya kewajiban melakukan investigasi menyangkut kepentingan publik yang jadi polemik maka kami minta klarifikasi," kata Alamsyah.

Sampai saat ini Ombudsman belum mengetahui letak kesalahan dari PT IBU seperti dugaan pemalsuan, harga yang tinggi, ataupun monopoli. Alamsyah mengatakan Ombudsman akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan apakah kasus tersebut maladministrasi atau tidak.

Reporter: Michael Reily
Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait