SBY- Prabowo Sepakat 'Koalisi' Awasi Pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup sekitar dua jam di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kedua tokoh elit ini bersepakat bekerja sama politik mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go unchecked. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go unchecked. Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power," kata SBY dalam konferensi pers, Kamis malam (27/7).

SBY mengatakan, banyak pelajaran di dunia, apabila penguasa melampaui batas, maka rakyat akan memberikan koreksi. "Kami akan terus mengingatkan, gunakan kekuasaan secara amanah; proper sesuai konstitusi, UU, etika, tidak melampaui batas dan tidak keliru," kata SBY yang mengenakan batik berwarna biru.

(Baca: SBY- Prabowo Bertemu, Jokowi: Baik Kalau Buat Kepentingan Bangsa)

Prabowo mengatakan hal yang sama, bahwa setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Dia menjelaskan pertemuan antara dirinya dengan SBY karena latar belakang situasi yang memprihatinkan terkait dengan pengesahan UU Pemilu.  Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak pengambilan keputusan dalam pengesahan UU Pemilu.

Empat partai ini memilih walk out atau meninggalkan ruangan sidang karena menolak persyaratan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) didukung 20% kursi dewan atau 25% suara sah nasional.

"Presidential threshold 20% menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo. (Baca: Pertemuan SBY-Prabowo, Upaya Gerindra Perkuat Koalisi di Pemilu 2019)

Prabowo mengatakan inti demokrasi tercermin dalam pelaksanaan pemilu. "Setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan."

Meski bersepakat bekerja sama dalam gerakan politik dan moral, namun kedua partai politik tak mendeklarasikan diri membentuk koalisi. Deklarasi koalisi tak menjamin langgeng, seperti halnya dua kubu koalisi yang terbentuk pada 2014 kandas di tengah jalan.