Pertemuan SBY-Prabowo, Upaya Gerindra Perkuat Koalisi di Pemilu 2019

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan apabila Prabowo-SBY memiliki visi dan misi yang sejalan, partai terbuka untuk melanjutkan koalisi.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
27 Juli 2017, 16:36
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat sambutan Rapat Kerja Nasional di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Senin (8/5).

Partai Gerindra mulai mempersiapkan strategi menghadapi pemilihan umum 2019. Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada malam nanti merupakan bagian dari penjajakan koalisi untuk hadapi Pemilu 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan apabila Prabowo-SBY memiliki visi dan misi yang sejalan, partai terbuka untuk melanjutkan koalisi. "Selalu ada saja peluang, yang penting kan kebersamaan membangun bangsa. Kalau kami sudah sama-sama memiliki visi yang sama ya pasti banyak kemungkinan terjadi," kata Syarief di kompleks parlemen, Kamis (27/7).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pertemuan antar kedua tokoh kemungkinan menyinggung koalisi, setelah anggota dewan kubu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu.

"Kemungkinan dibicarakan karena kita baru menyelesaikan UU pemilu," kata Muzani.

(Baca: Penjajakan Koalisi, SBY dan Prabowo Akan Bertemu di Cikeas)

UU Pemilu tersebut mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan dukungan 20% kursi di DPR atau suara sah nasional sebanyak 25%. Persyaratan ambang batas membuat partai-partai harus berkoalisi agar dapat mencalonkan presiden pada Pemilu 2019.

Gerindra yang memperoleh suara 11,8% dalam pemilihan legislatif 2014, mendorong Prabowo maju kembali sebagai calon presiden 2019. Setelah pengesahan UU Pemilu, Gerindra disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong pertemuan antara Prabowo dan SBY.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon sebelumnya menyatakan berencana mengajak partai-partai yang berseberangan dalam aturan presidential threshold untuk berkoalisi dalam Pemilu 2019. Selain Gerindra, partai yang menolak aturan tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menilai Demokrat memiliki kelebihan karena merupakan partai yang pernah menjadi pemenang pemilu. Selain itu, SBY juga telah berpengalaman memerintah selama dua periode.

"Kami Gerindra akan senang apabila bisa sama-sama berkoalisi dengan Demokrat, dengan PKS, dengan PAN, atau partai lainnya juga kami sangat senang," kata Riza.

(Baca: Gerindra Keluar Pansus Angket KPK, Dinilai Manuver Pasca-UU Pemilu)

Pada pemilihan umum 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa didukung enam partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar yang dinamakan Koalisi Merah Putih (KMP).

KMP kandas di tengah jalan dengan tiga partai berbalik ke kubu pemerintah yakni Golkar, PAN dan PPP. Sementara itu Demokrat memilih di jalan tengah dengan tidak bergabung dengan dua kubu.

(Baca: Tanpa PAN, Petinggi Fraksi Partai Koalisi Kunjungi Jokowi)

PKS yang masih berkoalisi dengan Gerindra, mendukung langkah penjajakan, apalagi jadwal pemilihan umum akan dimulai pada 2018.

"Wajar jika para pimpinan parpol melakukan komunikasi politik untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman demi perbaikan bangsa dan negara kemudian," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini.

PAN menyatakan membuka peluang untuk berkoalisi dengan Gerindra pada ajang kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

"PAN itu terbuka dengan siapapun," ujar Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto ketika dihubungi Katadata, Rabu (26/7).

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait