Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi

Aturan mengenai korporasi yang dapat dijerat kasus korupsi dianggap masih belum detil dan dianggap dapat mengganggu iklim investasi.
Dimas Jarot Bayu
27 Juli 2017, 09:54
Kasus Novel Baswedan
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi dukungan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/4).

Para pengusaha yang berhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi akan membawa konsekuensi buruk bagi mereka. Lewat aturan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjerat korporasi sebagai tersangka korupsi. 

"Bagi pengusaha, (Perma Nomor 13 Tahun 2016) ini justru mengerikan," ujar Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardhana dalam diskusi di Jakarta, Rabu (26/7).

Danang mengatakan, Perma tersebut dapat membawa konsekuensi buruk karena masih belum cukup detail mengatur kejahatan korporasi. Pasalnya, lanjut dia, regulasi tersebut masih multitafsir dan belum menyentuh bagaimana proses pengambilan keputusan di korporasi.

Alhasil, keputusan untuk pemidanaan terhadap korporasi atau perorangan rentan mengalami bias. "Harus benar-benar clear di tingkat awal. Bagaimana kita pilahkan mana korporasi, mana pelaku perorangan," tambah Danang.

Advertisement

(Baca: BEI Bekukan Saham DGIK, Korporasi Pertama yang Jadi Tersangka KPK)

Selain itu, Danang juga mempertanyakan ketiadaan penjelasan rinci terkait pemidanaan terkait Badan Usaha Milik Negara. Menurut Danang, hal tersebut dapat membuat bias terkait kesetaraan pemidanaan berdasarkan jenis korporasi.

"Belum lagi tidak adanya penjelasan yang menyentuh korporasi di BUMN, korporasi jenis PMA, korporasi yang murni kerjasama antara negara dengan negara lain, banyak sekali. Apakah berani tersangkakan BUMN? Ini bisa jadi bias terkait equality before the law. Swasta bisa, perusahaan BUMN bisa? Bagaimana dengan PMA? di situ ada penyertaan modal negara," tutur Danang.

Danang mengklaim pengusaha tak pernah dilibatkan dalam penerbitan Perma ini. Sosialisasi pun belum pernah dilakukan. Menurut Danang, seharusnya aparat penegak hukum dapat mensosialisasikan terlebih dahulu Perma Nomor 13 Tahun 2016 sebelum diterapkan kepada korporasi. Hal ini dilakukan agar pengusaha bisa mengantisipasi terjeratnya perseroan dalam pemidanaan kasus korupsi melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016.

"Jangan sampai kita tiba-tiba menjadi masalah karena kita tidak tahu bahwa itu bermasalah," katanya.

Sementara itu, mantan Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta dan Bursa Berjangka Jakarta, Hasan Zein Mahmud mempertanyakan bagaimana jika korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka merugi meski terbukti tidak bersalah. Kendati korporasi diberikan kesempatan membela dalam persidangan, Hasan menilai kerugian korporasi tak bisa terelakkan, bahkan sejak adanya penetapan tersangka.

Dia pun mencontohkan saham PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang merosot drastis pada penutupan perdagangan, Senin lalu (17/7/2017). Saham PT DGIK ditutup merosot 30 persen atau 30 poin ke level Rp 70 per lembar saham.

(Baca juga:  Pelaku Pasar Modal: Investasi Batal Akibat Keterbukaan Data Nasabah)

Penurunan saham DGIK berkaitan dengan sentimen negatif yang dialami korporasi ketika terjerat dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2011.

"Ada ribuan pemegang saham, DGIK saham turun 31 persen. Apakah nanti ada jaminan perlindungan bagi mereka? Apakah diperhitungkan masalah seperti itu?" tanya Hasan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang menilai terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 sudah cukup baik sebagai pedoman pemidanaan korporasi. Pasalnya, perma tersebut dapat membantu KPK ketika menjerat korporasi ketika terlibat dalam kejahatan rasuah.

"UU MA itu menyebutkan bahwa untuk memperlancar proses peradilan maka MA dapat memberikan pedoman. Perma ini bagian dari itu. Perma ini memberikan guidance," ujar Rasamala.

Adapun kriteria dalam penetapan korporasi sebagai tersangka, Rasamala menjelaskan hal tersebut sudah tegas disebutkan dalam Pasal 20 UU Tipikor. Dalam hal ini, pihak-pihak yang memiliki hubungan yang kuat dengan perseroan dan melakukan tindak pidana dapat menjadi kriteria awal penjeratan korporasi.

"Tinggal dilanjut kriteria selanjutnya, apakah dari tindak pidana tersebut ada keuntungan yang diambil sama korporasi, kemudian apakah korporasi ada upaya untuk melakukan pencegahan, apakah korporasi melakukan upaya meminimalisasi kerugian. Tapi penilaiannya harus dibuktikan secara material. Jadi harus ada fakta konkrit untuk membuktikan itu," kata Rasamala.

Terkait pemidanaan terhadap BUMN, Rasamala menilai hal tersebut bisa saja dilakukan. Sebab, tidak ada definisi khusus yang menyebutkan hanya korporasi swasta saja yang bisa dipidana dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016.

"Saya pikir ruang itu terbuka, tidak ada definisi yang khusus bahwa ini hanya untuk swasta. Enggak bilang begitu juga. Aturannya terbuka luas untuk seluruh kriteria," tuturnya.

(Baca juga: KPK Gandeng BPK dan PPATK Usut Kerugian Kontrak JICT Rp 4 Triliun)

Adapun terkait masalah kerugian yang dialami pengusaha, Rasamala meminta pengusaha tak perlu khawatir. Sebab dalam Undang-undang telah diatur mengenai pengajuan keberatan atas kerugian yang terjadi selama proses hukum berlangsung.

"Sebenarnya UU telah menentukan saluran untuk itu. Ada saluran perdata untuk mengajukan tuntutan apabila memang terjadi kerugian terhadap setiap orang. UU Tipikor juga setahu saya mengatur bahwa terhadap pihak yang mengalami kerugian karena proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan maka dia dapat mengajukan keberatan atau mengajukan tuntutan, baik rehabilitasi dan seterusnya," kata Rasamala.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait