PAN Absen di Rapat Koalisi, Jokowi Klaim Kirim Undangan

Presiden Jokowi menyatakan ketidakhadiran PAN dalam rapat koalisi kemungkinan persoalan teknis surat undangan.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
26 Juli 2017, 14:17
Ketum PAN Zulkifli Hasan
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengundang Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pertemuan partai koalisi di Istana Kepresidenan, pada Senin (24/7) lalu. Jokowi menyatakan ketidakhadiran PAN kemungkinan persoalan teknis surat undangan.

“Seluruh partai pendukung itu kami undang. Bisa saja undangan enggak sampai, atau ada yang sampai tapi enggak hadir. Itu kan teknis, mungkin di menteri sekretaris negara atau di ketua kelasnya,” kata Jokowi usai pelantikan keanggotaan Dewan Pengawas dan Pengelolaan Keuangan Haji, Rabu (26/7).

Para petinggi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dari kubu pendukung pemerintah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin lalu. Sebanyak enam fraksi, minus perwakilan PAN, berdiskusi selama 1,5 jam.

(Baca: Tanpa PAN, Petinggi Fraksi Partai Koalisi Kunjungi Jokowi)

Enam fraksi pendukung pemerintah yang mengikuti pertemuan, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Mereka membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Ormas. Keduanya masih membutuhkan persetujuan DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.

PAN tengah menjadi sorotan setelah dalam sidang paripurna pengesahan UU Pemilu, memilih walk out atau tak mengambil keputusan. PAN meninggalkan sidang bersama dengan Gerindra, PKS dan Demokrat.

Berbeda dengan sikap pemerintah, PAN menolak pengambilan keputusan suara terbanyak untuk menentukan opsi lima isu krusial di antaranya persyaratan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) . Ketika itu pemerintah bersama partai-partai koalisi pendukungnya menghendaki presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Jokowi memastikan dalam pertemuan antar para fraksi pendukung dewan, tak membahas mengenai komposisi di kabinet. “Enggak, enggak ada urusannya,” kata Jokowi.

(Baca: Usai Lobi, PAN Masih Pilih Jalan Tengah dalam RUU Pemilu)

Dia juga menyatakan hubungan dengan partai yang salah satunya didirikan Amien Rais pada 1998, tetap berjalan baik. “Kami baik-baik saja,” kata Jokowi.

Hubungan PAN yang renggang membuat beberapa partai koalisi meminta PAN meninggalkan kursi Menteri di kabinet. Saat ini PAN memiliki perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam Kabinet Kerja. Selain itu kader PAN Soetrisno Bachir memegang jabatan sebagai Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

Wacana ini bertambah ramai dengan permintaan Amien Rais agar PAN meninggalkan kabinet Jokowi.  Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menimpali, dengan mengatakan  hak partai untuk menarik kadernya dari kabinet dan pemerintah tak dapat mencegahnya.

(Baca: Berbeda Sikap Politik, PAN Siap Terima Keputusan Reshuffle)

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait