Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan Menteri

Arcandra menjelaskan, teguran Jokowi tidak hanya ditujukan kepada satu aturan yang spesifik.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
24 Juli 2017, 14:55
Jonan Arcandra
Katadata | Arief Kamaludin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi sejumlah Peraturan Menteri ESDM yang telah diterbitkan tahun ini. Evaluasi sebagai respons atas teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna pagi tadi.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan tahun ini pihaknya telah menerbitkan sekitar 42-43 Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Arcandra mengatakan seluruh aturan tersebut akan dikaji lagi lebih lanjut. "Tentu kalau ada kelemahan akan kami perbaiki," kata Arcandra ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Arcandra menjelaskan, teguran Jokowi tidak hanya ditujukan kepada satu aturan yang spesifik. Dia mengatakan, Presiden menyampaikan agar memperhatikan seluruh aturan demi menunjang investasi di sektor energi. "Bukan hanya satu Permen saja untuk diperhatikan," ujar Arcandra.

Dia berharap para investor melihat aturan yang telah diterbitkan Kementerian ESDM secara luas. Pasalnya setiap regulasi yang keluar dianggap Arcandra bertujuan untuk mempermudah investasi. (Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

"Tentu kami berharap para pelaku industri dapat memiliki perspektif lebih luas," kata Arcandra.

Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara hari ini, Jokowi menganggap beberapa aturan di Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menghambat investasi.

“Baik di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ESDM misalnya, yang saya lihat dalam satu dua bulan ini direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” kata dia.

Jokowi tidak menyebut aturan di dua kementerian tersebut yang masih dianggap menghambat investasi. Namun baru-baru ini Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2017. Aturan yang mulai berlaku 17 Juli 2017 menyebutkan kontraktor wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas untuk mengganti direksi dan komisaris.

(Baca: Skema Gross Split Migas Ancam Keberadaan Kontraktor Kecil)

Aturan ini pun mendapat tanggapan dari pelaku industri. Joint Venture and PGPA Manager Ephindo Energy Private Ltd Moshe Rizal Husin mengatakan perubahan direksi atau komisaris di perusahaan migas tidak perlu mendapatkan persetujuan Menteri.

"Yang penting operator menjalankan kewajibannya sesuai kontrak, kecuali pemerintah berdiri sebagai pemegang saham di institusi tersebut," kata dia kepada Katadata, Jumat (21/7).

Penasehat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto juga berpendapat terbitnya aturan itu membuat industri migas semakin birokratis karena butuh perizinan tambahan. Alhasil bisa mempengaruhi iklim investasi. "Memang sudah lama tidak kondusif karena hal-hal seperti ini. Tiba-tiba keluar aturan ini itu," kata Pri kepada Katadata, Jumat (21/7).

(Baca: Aturan Baru Soal Pajak Migas Belum Beri Kepastian Bagi Investor)

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait