Miryam Keberatan Pengadilan Tipikor Adili Kasus Keterangan Palsu

Pengacara mengganggap kasus Miryam merupakan kasus tindak pidana umum sehingga tidak dapat diproses oleh KPK.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
24 Juli 2017, 13:45
Anggota DPR dari fraksi Hanura, Miryam S Haryani
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Miryam S Haryani (tengah) berjalan keluar ruangan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/5).

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/7). Nota keberatan atau eksepsi disampaikan terkait kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan perkara dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dalam eksepsi, pengacara Miryam merasa perbuatan yang didakwakan jaksa berada di luar yurisdiksi Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pengacara mengganggap kasus Miryam merupakan kasus tindak pidana umum sehingga tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai penyidikan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Korupsi.

"Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Miryam S. Haryani dalam perkara ini gugur demi hukum," kata pengacara Miryam, Heru Andeska di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7).

Pengacara pun meminta majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi dengan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Majelis hakim juga diminta membebaskan Miryam dari seluruh dakwaan.

(Baca: Beri Keterangan Palsu Kasus e-KTP, Miryam Terancam Bui 12 Tahun)

"Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut," tutur Heru.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Miryam dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 22. Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Miryam sebelumnya didakwa memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. BAP yang dicabut berisi keterangan Miryam mengenai penerimaan uang dari terdakwa kasus e-KTP, Sugiharto.

"Miryam saat mencabut BAP beralasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam tiga penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar," sebut Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/7).

(Baca: KPK Tak Hadirkan Miryam di Rapat Hak Angket, DPR Meradang)

Jaksa menduga keterangan Miryam tidak benar karena bertentangan dengan keterangan tiga penyidik KPK yang telah dihadirkan sebagai saksi. Selain itu, keterangan Miryam juga dianggap bertentangan dengan bukti-bukti lain, seperti dokumen draf BAP yang telah dikoreksi dengan tulisan tangan Miryam maupun rekaman video pemeriksaan.

"Demikian pula keterangan terdakwa yang membantah penerimaan uang dari Sugiharto juga bertentangan dengan keterangan Sugiharto yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa," kata jaksa.

Sugiharto dan Irman merupakan dua terdakwa kasus e-KTP yang divonis hukuman lima dan tujuh tahun penjara. Salah satu yang meringankan keduanya karena KPK menetapkan sebagai justice collabo‎rator atau pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

 

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait