BI Minta Dukungan Jokowi Muluskan RUU Redenominasi Rupiah
Bank Indonesia (BI) berencana segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta dukungan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan mata uang. BI berharap Presiden Jokowi menyetujui usulan redenominasi dan dapat mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sehingga RUU dapat segera dibahas bersama DPR pada Agustus mendatang.
"Kami harapkan bapak Presiden Jokowi akan mendukung redenominasi mata uang. Karena kami melihat stabilitas ekonomi terjaga, politik terjaga, ini saat yang tepat untuk bisa mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/7).
Agus memaparkan, BI sudah membicarakan rencana ini dengan Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Hukum dan HAM. Agus mengklaim, ketiganya mendukung rencana redenominasi rupiah. Sehingga, BI bersama para menteri tersebut yang akan menyambangi Presiden Jokowi untuk meminta dukungan.
(Baca juga: BI Ajak DPR 'Pemanasan' Bahas Redenominasi Mata Uang)
Agus berharap pembahasan RUU Redenominasi rupiah dapat diusulkan ke DPR sebelum memasuki masa kerja DPR tanggal 16 Agustus 2017. "Dari pemerintah, kami berharap Bu Menkeu dan Menkumham yang akan memimpin. Kalau seandainya kami bisa usulkan redenominasi mata uang, dan mungkin dibuat Pansus atau akan ada kekhususan karena RUU ini hanya ada 17 pasal. Ini suatu langkah strategis bagi Indonesia.," ujarnya.
Pimpinan Bank Sentral itu menjelaskan, redenominasi rupiah bisa memberikan persepsi poistif bagi Indonesia. Langkah ini dinilai bisa membuat Indonesia lebih efisien dan membuat kepercayaan diri yang tinggi kepada ekonomi Indonesia. Alasannya, Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang memiliki nilai tukar US$ 1 setara dengan Rp 13.000. Padahal, Malaysia saja hanya sekitar 4 ringgit dan Singapore hanya SGD 1,5.
Dia menjelaskan BI telah menyusun perkiraan timeline dalam proses redenominasi rupiah ini. Dirinya memperhitungkan, pembahasan RUU Redenominasi ini akan masuk tahun 2017 dan bisa disahkan. Kemudian, di tahun 2018-2019 adalah tahun persiapan.
