Golkar Dorong Setya Novanto Gugat Penetapan Tersangka e-KTP

Pemberian bantuan hukum kepada Setya Novanto melalui Tim Advokasi Hukum Partai Golkar.
Dimas Jarot Bayu
21 Juli 2017, 14:41
setya novanto
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Dewan Pakar DPP Partai Golkar mendorong Ketua Umum Setya Novanto agar mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dewan Pakar juga merekomendasikan agar Golkar memberikan bantuan hukum terhadap Novanto.

"Dewan Pakar menyarankan kepada DPP Partai Golkar agar mendorong praperadilan dan upaya hukum lainnya," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (21/7). Keputusan Dewan Pakar Golkar melalui rapat di Kantor DPP Golkar, Jakarta, hari ini.

Agung mengatakan dorongan yang diberikan Dewan Pakar tak bermaksud sebagai langkah merintangi proses hukum yang sedang berjalan. 

"Kami tetap pada posisi untuk mengedepankan hukum sebagai panglima, artinya kami tidak akan melakukan langkah-langkah menghindari, mencegah, atau lari dari tanggung jawab hukum ini," ujar Agung.

(Baca: Jejak Setya Novanto di Sidang Korupsi e-KTP)

Agung pun yakin dorongan praperadilan dan bantuan hukum terhadap Novanto tak akan mencoreng citra Golkar. Sebab, upaya tersebut telah sesuai dengan aturan hukum.

Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid mengatakan, upaya bantuan hukum telah dibentuk melalui Tim Advokasi Hukum Partai Golkar. Tim tersebut diketuai langsung oleh Koordinator Bidang Hukum DPP Golkar.

"Sehingga ini akan berjalan beriringan dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang akan dihadapi ke depan," kata Nurdin.

Hingga saat ini, Setnov belum memutuskan menempuh pengajuan praperadilan. Dia pun mengatakan belum menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum terkait kasus yang menjeratnya.

Novanto berdalih, hal tersebut belum dilakukan karena ia masih berfokus menyelesaikan tugas-tugasnya di DPR dan partai.

(Baca: Setya Novanto Didesak Mundur dari Kursi Ketua DPR)

"Saya belum memikirkan untuk praperadilan. Saya lagi memikirkan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas negara, tugas-tugas kedewanan, dan juga tugas-tugas yang ada di partai," kata Novanto.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jika Novanto berencana menggugat praperadilan, KPK akan menghadapinya dengan menunjukkan bukti pendukung dalam penetapan tersangka di pengadilan.

"Tidak ada kata untuk menolak. Kalau harus kami hadapi, nanti kami hadapi," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

KPK menetapkan Novanto terlibat dalam korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari nilai total proyek Rp 5,9 triliun. Dugaan keterlibatan Setnov disebutkan dalam berkas surat tuntutan, dakwaan dan juga berkas putusan atas vonis terdakwa e-KTP.

Selain Novanto, KPK pekan ini menetapkan politikus Golkar Markus Nari sebagai tersangka korupsi e-KTP. Markus yang merupakan anggota DPR periode 2009-2014 diduga meloloskan pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun. Persetujuan Markus ini dengan permintaan imbalan sebesar Rp 5 miliar kepada mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman.

(Baca: Atur Penambahan Dana Proyek e-KTP, Markus Nari Jadi Tersangka)

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait