Setya Novanto Resmi Terima Surat Penetapan Tersangka Korupsi e-KTP

Setya Novanto menerima surat penetapan tersangka kasus korupsi e-KTP dari KPK.
Dimas Jarot Bayu
19 Juli 2017, 19:27
setya novanto
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto telah resmi menerima surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut terkait peningkatan penyidikan terhadap Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, surat tersebut telah diterima Novanto pada Rabu (19/7). Surat tersebut pun langsung disampaikan kepada Bidang Hukum dan HAM serta Badan Advokasi Partai Golkar untuk dikaji.

"Pak Setya Novanto menugaskan kepada saya untuk mengkoordinasikan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM bersama Badan Advokasi untuk melakukan kajian," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Idrus berharap, hasil kajian atas penetapan tersangka Novanto dapat diselesaikan dalam waktu dekat untuk selanjutnya menentukan langkah-langkah hukum. Ia belum bisa memastikan apakah akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka Novanto.

"Hasil kajian itu baru akan dikonsultasikan kembali kepada Ketua Umum dan menentukan langkah lebih lanjut tentang praperadilan atau apa langkah lain yang sejatinya harus kita lakukan," kata Idrus.

(Baca: Jejak Setya Novanto di Sidang Korupsi e-KTP)

Idrus mengatakan, DPP Golkar merasa prihatin terhadap penetapan tersangka terhadap Novanto. Namun, hal tersebut tak boleh menghentikan kerja organisasi Golkar. Bahkan, lanjut Idrus, Golkar perlu meningkatkan kinerjanya.

"Ketum boleh tersangka, tetapi gerakan partai, kinerja partai harus semakin ditingkatkan. Kami harus pastikan bahwa agenda-agenda politik ke depan ini tetap kita hadapi," ucap Idrus.

KPK sebelumnya menetapkan Novanto sebagai tersangka pada Senin (17/7). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Novanto diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penetapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

(Baca: Setya Novanto Didesak Mundur dari Kursi Ketua DPR)

KPK menduga Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP. Novanto juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP melalui Andi Narogong.

Sementara itu Setya Novanto membantah telah menerima aliran dana sebesar Rp 574 miliar bersama dengan Andi Narogong seperti yang tertera dalam surat dakwaan terdakwa mantan pejabat kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Novanto mengatakan bantahannya mengacu kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin pada 3 April 2017. Dia juga menyatakan Andi Narogong membantah menerima uang dalam kesaksian pada 29 Mei 2017.

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka memunculkan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan kepemimpinan Novanto. Selain itu, di kalangan masyarakat mendesak Novanto mundur dari jabatan kursi Ketua DPR.

 (Baca: Generasi Muda Golkar Desak Munaslub Untuk Lengserkan Setya Novanto)

 

 

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait