Dibubarkan Tanpa Peringatan, HTI Akan Gugat ke PTUN
Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Merespon atas keputusan tersebut, HTI akan menggugat keputusan pemerintah dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami tidak akan tinggal diam, akan melakukan perlawanan hukum," kata juru bicara HTI M. Ismail Yusanto dalam pesan tertulis kepada Katadata, Rabu (19/7).
Ismail mengatakan pembubaran organisasinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Perppu Ormas.
"Sampai ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja," kata Ismail.
(Baca: Kemenkumham: Pendukung HTI Silakan Tempuh Jalur Hukum)
Ismail mengatakan dalam Perppu no 2/2017 diatur pencabutan status hukum setelah sebelumnya pemerintah menyampaikan surat peringatan. "Pemerintah telah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Inilah bukti kesewenang-wenangan atau kedzaliman itu," kata dia.
Sementara itu kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan langkah gugatan ke PTUN akan diambil organisasi karena setelah HTI dibubarkan maka ormas tersebut bukan lagi subyek yang menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat mengajukan gugatan atas Perppu Ormas. Selasa kemarin, HTI baru saja mendaftarkan permohonan uji materil atas Perpu Ormas ke MK.
