Sinyal Reshuffle Menguat, PDIP "Incar" Kursi Menteri BUMN
PDI Perjuangan kembali mendorong Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Alasannya, kinerja Rini dinilai buruk dan tak layak memimpin BUMN.
Beberapa anggota partai berlambang banteng itu mengkaitkan Rini dengan skandal kontrak perpanjangan kerja sama pengoperasian terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
"Kasus perpanjangan kontrak JICT yang paling fatal, audit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) menyebutkan kerugian negara hingga Rp 4 triliun, dia tak layak lagi menjabat Menteri BUMN," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dihubungi Katadata, Kamis (13/7).
(Baca: Kerugian Kontrak JICT Rp 4 Triliun, DPR Akan Panggil Menteri Rini)
Audit investigasi BPK yang dirilis Juni lalu menemukan berbagai penyimpangan dalam perpanjangan kontrak JICT dengan kerugian negara hingga US$ 306 juta atau setara Rp 4,08 triliun. Audit itu dibuat atas permintaan Pansus Pelindo II yang diprakarsai beberapa anggota PDIP.
Selain kasus Pelindo II, Masinton menyebut alasan mencopot Rini karena masalah Penyertaan Modal Negara yang diperoleh BUMN. "Seharusnya dialokasikan ke sektor produktif," kata dia.
Hal yang senada diungkapkan petinggi PDIP, Junimart Girsang. Ia menilai banyak tokoh lain yang bisa menggantikan posisi Rini.
"Pak Jokowi tentu bisa melihat, banyak tokoh yang layak menempati posisi Menteri BUMN," kata Junimart sembari menyebut nama mantan Gubernur Bank Indonesia yang dianggap layak menjadi menteri.
Bukan sekali ini saja PDIP berupaya menggeser Rini dari posisi Menteri BUMN. Saat reshuffle jilid kedua tahun 2015 lalu, PDIP sebagai pihak yang paling gencar menggoyang posisi Rini. Berdasarkan kepentingan politik, Rini dianggap tak bisa menjadi jembatan antara kepentingan PDIP dengan Istana.
