KPK Terus Dapat Dukungan Tolak Pansus Hak Angket
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapatkan dukungan menghadapi 'serangan' panitia khusus hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai kalangan dari masyarakat, akademisi dan para ahli hukum tata negara menyatakan penolakan atas bergulirnya hak angket ini.
Ratusan civitas akademi Universitas Gajah Mada menyatakan sikap menolak pansus hak angket KPK. "Saat ini sedang dilakukan konsolidasi dukungan dari dosen-dosen UGM untuk penolakan Pansus Angket KPK, dan sudah ada sekitar 400an suara yang terdata untuk dukungan penolakan tersebut," bunyi siaran pers yang diterima Katadata, Senin (10/7).
Koordinator gerakan, Sigit Riyanto menyatakan dukungan terhadap KPK terus dikumpulkan dan akan disampaikan jumlahnya penolak hak angket pada 17 Juli 2017 bersamaan dengan deklarasi gerakan UGM berintegritas. Civitas akademika UGM, kata Sigit, bermaksud meneguhkan kembali komitmen keberpihakan UGM terhadap gerakan anti korupsi dalam memberikan dukungan kepada KPK pada 17 Juli nanti.
(Baca: KPK Nilai Wacana Pembekuan Anggaran Hanya Untungkan Koruptor)
Selain mengumpulkan petisi dari suara para dosen, UGM juga akan memantau dengan cermat perkembangan proses di Pansus Angket KPK. "Kami akan menganalisis substansinya, dengan meminta pendapat ahli yang kompeten sampai dengan tanggal 16 Juli 2017."
Sebelumnya ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Intitut Teknologi Bandung (ITB) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) menggelar Aksi Bersama untuk menolak hak angket pada Jumat (7/7). Ketua BEM UI, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan mereka menggelar demo menolak hak angket DPR karena menciderai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perwakilan mahasiswa bertemu dengan anggota pansus hak angket yakni Agun Gunanjar dan Masinton Pasaribu. Kedua anggota dewan ini diminta untuk menjelaskan tujuan digulirkannya hak angket kepada massa yang berdemo, namun ke dua anggota dewan itu menolak.
