Menteri PU: Tiga Provinsi di Kalimantan Jadi Calon Ibu Kota Baru

Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan tiga alternatif calon ibu kota kepada menteri bawahannya.
Ameidyo Daud Nasution
5 Juli 2017, 16:07
Basuki
ANTARA FOTO/Aji Styawan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuat video blogging perkembangan proyek jalan tol Bawen-Salatiga di Kabupaten Semarang, 7 April 2017.

Pemerintah mempertimbangkan tiga provinsi di Kalimantan sebagai alternatif Ibu Kota yang baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

“Presiden pernah menyampaikan beberapa (lokasi) alternatif di situ,” kata Basuki usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (5/7).

Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebutkan tiga alternatif calon ibu kota kepada menteri bawahannya.

Sementara itu Presiden Jokowi enggan mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota. Jokowi berjanji akan mengungkapkan informasi rencana pemindahan Ibu Kota di saat yang tepat. "Akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi di gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (4/7). (Baca: Jokowi 'Rahasiakan' Rencana Pemindahan Ibu Kota)

Kajian mengenai perpindahan ibu kota kemudian ditangani Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah kajian Bappenas selesai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menindaklanjuti dengan membuat perencanaan infrastruktur penunjang perkotaan.

“Seperti transportasi, drainase, serta perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Basuki.

Basuki mengatakan sulit bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu kota pada tahun 2018 mendatang. Sehingga hal yang paling dimungkinkan untuk dikerjakan adalah menyelesaikan desain serta perencanaan Ibukota baru.

“Jadi saya belum tahu (kebutuhan dana infrastruktur Ibukota baru),” kata Basuki.

Wacana perpindahan ibu kota kembali muncul setelah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

Bambang mengatakan telah membicarakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini. Dia memperkirakan pada 2018 atau 2019 dapat dimulai kegiatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.

(Baca: Pemerintah Kaji Pindahkan Ibukota ke Kalimantan, Keputusannya 2019)

Beberapa bulan sebelumnya, Bambang pun pernah mengutarakan alasan pemerintah melirik Kalimantan sebagai pengganti ibu kota.

"Karena tidak rawan gempa, maka Kalimantan diunggulkan, secepatnya kami kaji," kata Bambang ditemui di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/4).

Selain aman dari gempa, pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu kota karena Jakarta dan kota-kota lain di Jawa sudah terlalu padat. "Kami juga melihat contoh dari negara lain (yang memindahkan ibukota)," kata Bambang.

Satu hal yang juga diharapkan oleh Bambang adalah pengembangan ibukota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Makanya lama pengkajian ini juga tergantung skema pembiayaannya," katanya. Namun Bambang masih merahasiakan skema yang akan digunakan.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait