Grab Indonesia Butuh Waktu 2 Bulan Sesuaikan Tarif Baru

Grab Indonesia membutuhkan sekitar dua bulan untuk menyesuaikan dengan kebijakan tarif batas bawah dan batas yang berlaku sejak 1 Juli lalu.
Yuliawati
Oleh Yuliawati
4 Juli 2017, 16:45
Demo GrabBike
ANTARA FOTO/Reno EsniR
Massa driver GrabBike berunjuk rasa di Kantor Grab Indonesia di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Desember 2016.

Perusahaan jasa transportasi online Grab Indonesia, menyatakan membutuhkan waktu secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kebijakan tarif baru. Pemerintah lewat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tarif batas bawah dan batas atas bagi taksi online sejak 1 Juli lalu.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan pihaknya membutuhkan waktu dua bulan dalam mengimplementasikan tarif batas bawah dan batas atas secara menyeluruh.

"Demi memastikan para mitra pengemudi kami tetap mendapatkan penghasilan yang terbaik dengan menggunakan platform kami," kata Ridzki dalam pesan tertulis kepada Katadata, Selasa (4/7).

Grab mengatakan menghormati keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk angkutan sewa khusus. Ridzki juga menyambut baik janji pemerintah yang akan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan saat melakukan evaluasi tarif pada enam bulan mendatang.

(Baca: Perbandingan Tarif Taksi Online dan Konvensional Setelah Aturan Baru)

Tarif taksi online kini didasarkan pada dua zona wilayah. Wilayah pertama terdiri Pulau Sumatera, Bali dan Jawa dengan tarif bawahnya sebesar Rp 3.500 per kilometer, sementara tarif batas atasnya Rp 6.000. Sedangkan wilayah dua yakni Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Papua tarif batas bawah sebesar Rp 3.700 dan batas atas Rp 6.500.

Menteri Perhubungan Budi mengatakan aturan ini dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara taksi online dengan taksi konvensional. Peraturan baru mengenai tarif ini pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat pengguna dan pengemudi taksi online.

Pemerintah mengevaluasi selama enam bulan untuk melihat aturan tersebut cocok diterapkan atau tidak. Makanya Menhub pun mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian untuk tidak melakukan tindakan secara tegas dalam enam bulan masa evaluasi aturan tersebut. "Pada waktunya, bisa diberikan tindakan yang tegas," kata Budi.

(Baca juga: Pemerintah Evaluasi Aturan Tarif Taksi Online Dalam 6 Bulan)

Selain Grab, Uber dan GoJek menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menerapkan kebijakan batasan tarif taksi online. "Jadi kami selalu berkoordinasi, jadi pembuatan keputusan dan kebijakan selalu dilibatkan," kata Arno Tse, Senior Vice President Operasional GoJek.

"Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan manfaat penuh model bisnis dan aplikasi berbagi tumpangan seperti Uber dapat dirasakan oleh pengguna dan mitra-pengemudi di Indonesia,"ujar Head of Communications Uber Indonesia, Dian Safitri. 

(Baca: Grab, Gojek, Uber Kompak Tolak Batasan Tarif Taksi Online)

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait