"Ditolak" Kepala LP Cipinang, Ahok Jalani Masa Pidana di Mako Brimob

Kejaksaan telah mengeksekusi Ahok untuk menjalani masa hukuman sebagai terpidana. Ahok menjalani masa pidana di Mako Brimob karena alasan keamanan.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
22 Juni 2017, 06:56
Ahok Di Tahan di Rutan Cipinang
ANTARA FOTO/Ubaidillah
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5).

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengeksekusi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini telah resmi berstatus terpidana. Status Ahok berkekuatan hukum tetap setelah kejaksaan mencabut banding di Pengadilan Tinggi.

Kejaksaan mengeksekusi Ahok untuk menjalani masa hukuman pidananya sejak Rabu (21/6) sore.  Kejaksaan telah mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, untuk memindahkan Ahok. Namun, Kepala Lapas (Kalapas) Cipinang meminta Ahok menjalani masa pidana di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. 

"Karena pertimbangan keamanan, Kalapas Cipinang membuat surat ke Mako Brimob agar Ahok menjalani masa pidananya di Mako Brimob," kata Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad kepada Katadata, Kamis tengah malam (22/6).  (Baca: Kepastian Proses Hukum Ahok Tunggu Keputusan Banding Jaksa)

Meski Mako Brimob hanya menyediakan rumah tahanan bukan lembaga pemasyarakatan, Noor mengatakan Ahok akan mendapatkan hak sebagai warga binaan. Selain Ahok,  terpidana  kasus korupsi Bank Indonesia Aulia Pohan pernah menjalani masa hukuman di Mako Brimob. 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok dua tahun dengan menyatakannya terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama pada 9 Mei lalu. Hakim sekaligus memerintahkan Ahok menjalani hukuman tahanan. 

Setelah hakim mengetuk palu, Ahok sempat dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Namun karena alasan keamanan dia kemudian dipindahkan ke Mako Brimob. 

(Baca: Batal Ajukan Banding, Ahok Tulis Surat "Tuhan Tidak Tidur")

Tim Kuasa Hukum dan keluarga Ahok mencabut permohonan banding dan menghentikan proses hukum di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 25 Mei. Belakangan, kejaksaan pun menempuh langkah yang sama mencabut banding kasus penodaan agama tersebut, pada awal Juni lalu.

Hakim PN Jakarta Utara yang memutuskan menahan mantan Gubernur DKI Jakarta, dianggap janggal sekelompok advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia. Mereka kini sedang dalam proses sidang uji materi atas Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP yang menjadi landasan hakim dalam menahan Ahok.

"Penahanan Ahok setelah dia menyatakan banding di sidang adalah janggal. Hal ini tidak biasa terjadi," kata salah satu advokat dari Organisasi Advokat Indonesia, Virza Roy.  (Baca: Dianggap Janggal, Pasal Penahanan Ahok Digugat Advokat)

 

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait