Dianggap Janggal, Pasal Penahanan Ahok Digugat Advokat

Pasal 193 ayat 2 KUHAP yang menjadi landasan hakim menahan Ahok, dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena munculnya perbedaan atau multi tafsir.
Yuliawati
13 Juni 2017, 19:40
Ahok Di Vonis Dua Tahun
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani sidang kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Penahanan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 9 Mei lalu, dianggap janggal sekelompok advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia. Mereka kini sedang dalam proses sidang uji materi atas Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP yang menjadi landasan hakim dalam menahan Ahok.

"Penahanan Ahok setelah dia menyatakan banding di sidang adalah janggal. Hal ini tidak biasa terjadi," kata salah satu advokat dari Organisasi Advokat Indonesia, Virza Roy, dihubungi di Jakarta, Selasa (13/6).  Ahok ditahan usai hakim mengetuk palu vonis hukuman dua tahun dalam kasus penodaan agama.  

Sidang perdana uji materi Pasal 193 ayat 2 berlangsung siang tadi di Mahkamah Konstitusi dipimpin Ketua MK Sadli Isra. Uji materi didaftarkan sejak 23 Mei 2017 dengan pemohon bernama Zain Amru Ritonga, salah satu anggota Organisasi Advokat Indonesia. 

(Baca: Ahok Ditahan di Cipinang, Pengacara Segera Siapkan Banding)

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan menahan Ahok menggunakan landasan Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP, yang berbunyi: pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.

Penjelasan pasal itu menyebutkan perintah penahanan terdakwa dapat dianggap perlu bila hakim menganggap selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana.

Virza mengatakan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena munculnya perbedaan atau multi tafsir dan perdebatan.  (Baca: Usai Pilkada, Elektabilitas Jokowi Tetap Selisih 17% di Atas Prabowo)

Pendapat pertama menganggap putusan terhadap Ahok mengebiri hak terdakwa yang telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. "Terdakwa memiliki hak untuk dianggap tak bersalah sepanjang belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakannnya dirinya bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah," papar Virza.

Pendapat kedua menyatakan penahanan Ahok tidak dapat ditangguhkan dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Perbedaan tafsir ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam berkas uji materi, mereka memohon hakim agar menyatakan pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun kini Ahok telah mencabut gugatan sidang dan hukumannya menjadi berkekuatan hukum tetap, Virza menyatakan uji materi yang diajukan masih kontekstual. (Baca: Batal Ajukan Banding, Ahok Tulis Surat "Tuhan Tidak Tidur")

"Ketidakpastian hukum ini berpotensi melanggar hak-hak siapapun untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil," kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait