Masyarakat Miskin Bikin Aduan untuk Cegah Pencabutan Subsidi Listrik

Ameidyo Daud Nasution
13 Juni 2017, 07:20
Listrik
Katadata | Arief Kamaludin

PT. PLN (Persero) menyatakan saat ini masih menyeleksi aduan atau laporan dari masyarakat miskin pengguna listrik 900 Volt Ampere yang kehilangan subsidi listrik. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerima aduan sebanyak 54 ribu pelanggan dari 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang tidak mendapatkan subsidi lagi.

"Sebagian masalahnya karena (keterangan) miskin tersebut. Lalu ada lagi data (masyarakat miskin) yang belum diputuskan dari kelurahannya," kata Direktur PLN Sofyan Basir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (12/6).

Pemerintah menjanjikan masyarakat miskin akan tetap dapat menikmati subsidi listrik.  PLN bersama TNP2K memverifikasi data aduan yang masuk. Dari penelusuran terdapat ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki orang miskin yang membuat mereka dicoret dari daftar penerima subsidi listrik. Dokumen administrasi yang belum dimiliki di antaranya kartu miskin. 

"Yang warga miskin akhirnya mereka kelurahan minta kartu miskin baru dapat, dan berhak subsidinya untuk tidak dicabut," jelasnya. (Baca: Istana Sebut Banyak yang Salah Persepsi Soal Kenaikan Listrik)

Dengan pengurusan kartu, angka kemiskinan menigkat dari yang tadinya 15,5 juta naik menjadi sekitar 25,4 juta. "Jadi justru PLN ini membuat orang yang memang miskin mendapat subsidi," kata Sofyan. 

Saat ini pemerintah mencatat sebanyak 4,1 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA yang tidak mampu dan masih disubsidi. Sementara itu sebanyak 27 juta pelanggan listrik rumah tangga 450 VA yang masih menikmati subsidi.  Masyarakat tidak mampu tersebut menikmati tarif listrik bersubsidi dengan membayar membayar sekitar Rp 605/kWh untuk golongan 900 VA dan sebesar Rp 415/kWh untuk golongan 450 VA.

Pemerintah mencabut subsidi listrik secara bertahap tahun ini terhadap para pelanggan kelompok daya 900 VA. Sejak Januari lalu, tarif listrik golongan 900 VA naik menjadi Rp 791 per kilo Watt hours (kWh). Kemudian berlanjut pada Maret menjadi Rp 1.034 per kWh. Terakhir, Mei ini, tarifnya naik menjadi Rp 1.352 per kWh.

Sedangkan untuk masyarakat pelanggan 450 VA, Sofyan memastikan tidak akan ada pencabutan subsidi listrik.  "Yang menghembuskan isu itu sengaja untuk membuat kegaduhan," kata Sofyan menimpali isu yang beredar di media sosial. 

(Baca: Survei PwC Ungkap Tiga Tantangan Industri Listrik di Indonesia)

Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi partai Gerindra Ramson Siagian mengatakan fraksinya tidak pernah mengusulkan adanya pengurangan subsidi listrik. Meski demikian soal subsidi ini disebut Ramson merupakan ranah pemerintah murni sehingga DPR tidak bisa banyak mencampuri. "Kami tidak ingin ada pencabutan subsidi listrik," kata Ramson.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait