Kemenhub Tak Hentikan KRL Meski 3 Penumpang Terinfeksi Covid-19

Tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) ditemukan tiga orang positif Covid-19.
Image title
Oleh Rizky Alika
7 Mei 2020, 06:30
covid-19, operasional KRL, kementerian perhubungan
ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Suasana antrean penumpang KRL Commuter Line saat dilaksanakannya tes swab secara random di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020).

Kementerian Perhubungan tak menghentikan operasional kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek, meski mendapat permintaan dari lima kepala daerah di daerah penyangga Jakarta. Lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar mempertimbangkan penghentian sementara kereta setelah ditemukan tiga penumpang KRL yang positif Covid-19.

Dalam rapat dengan anggota Komisi V DPR RI, Budi mengatakan tidak akan menghentikan operasional KRL. Dia menjelaskan saat ini jumlah pengguna KRL Jabidetabek yang biasanya berjumlah 1 juta orang tiap hari, kini hanya tersisa 20%. "Yang naik KRL itu adalah rakyat kecil yang harus bekerja," kata Budi, Rabu (6/5).

(Baca: Larang Mudik, Pemerintah Tak akan Setop Operasional KRL)

Budi menjelaskan, biaya perjalanan penumpang KRL sekitar Rp 8 ribu untuk sekali perjalanan. Bila KRL disetop, maka mereka harus mencari alternatif kendaraan dengan biaya yang lebih mahal. "Oleh karenanya kami sepakati KRL harus tetap jalan tapi dengan protokol kesehatan," kata Budi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan setelah dilakukan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) ditemukan ada tiga orang positif Covid-19. Tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5), juga ditemukan tiga orang positif Covid-19.

Menurut Dedie, hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional KRL. Atau, pengaturan lebih ketat operasional KRL agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan.

(Baca: Longgarkan Transportasi, Menhub: Mudik & Pulang Kampung Tetap Dilarang)

Para kepala daerah tersebut memutuskan meminta penghentian operasi KRL usai rapat koordinasi virtual pada Selasa (5/5) membahas penerapan PSBB di daerah masing-masing. Rapat koordinasi virtual itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Bima Arya Sugiarto, pada rapat koordinasi itu ada banyak rekomendasi yang diusulkan, tapi kemudian dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL untuk disampaikan ke Menteri Perhubungan.

"Karena hari ini sudah hari ketujuh penerapan PSBB tahap II, maka surat usulan itu harus segera dikirimkan ke Menteri Perhubungan," katanya.

(Baca: Ada Syaratnya, Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok)

 

Reporter: Antara
Editor: Yuliawati
Video Pilihan

Artikel Terkait