Strategi Pemda Benahi Data dalam Distribusi Bansos Covid-19
Pemerintah daerah menghadapi persoalan lemahnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Untuk menghindari kesalahan distribusi bansos, beberapa pemerintah daerah menerapkan sejumlah strategi pembenahan data.
Kasi Pemerintahan Desa Rarang Selatan Lombok Timur Muhammad mengatakan, pihaknya membangun Sistem Informasi Desa (SID) di wilayah sejak 2016. Ketika itu data desa belum tersimpan rapi dan sulit diakses. "Surat menyurat masih dilakukan secara offline sehingga butuh waktu berjam-jam," kata Muhammad dalam acara diskusi Katadata Forum Virtual Series: Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Rabu (10/6).
(Baca: Bappenas Ingin Data Dukcapil Jadi Acuan untuk Atasi Masalah Bansos)
Menyiasati persoalan itu, pemerintah desa mengadakan perangkat keras sistem informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, desa juga memperkuat sumber daya manusia dan operator SID.
Dinas Dukcapil pun memberikan data kependudukan kepada pemerintah desa untuk diverifikasi dan divalidasi. Setelah itu, data akan dikirim kembali kepada dinas Dukcapil untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi.
"Ini juga mendapat dukungan dari Dinas Kementerian Informasi dan Komunikasi Lombok Timur," ujar Muhammad. Pihaknya juga mendapatkan dukungan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia (Kompak).
Selain itu, pemerintah desa dapat membentuk laman resmi pemerintah sehingga dapat mempercepat layanan dan publikasi. Proses surat menyurat juga dapat dilakukan dalam hitungan menit.
(Baca: Bicara Data Suharso Monoarfa: Strategi Pemulihan Nasional Pascapandemi)
Muhammad mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pembagian bansos masih memiliki inclusion error dan exclusion error. Akibatnya, ada masyarakat yang sudah mampu, namun masih tercantum dalam DTKS. Sebaliknya, ada masyarakat tidak mampu namun tak tercatat dalam DTKS.
