Faisal Basri Nilai Komite Bukan Strategi Jitu Tangani Pandemi
Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pekan lalu. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai pembentukan komite tersebut belum menunjukkan strategi yang jitu dalam penanganan Covid-19.
Faisal meragukan pembentukan komite karena struktur organisasinya. Sebelumnya posisi Satgas Penanganan Covid-19 yang dikomandoi oleh Doni Monardo berada langsung di bawah Presiden Jokowi. Namun dengan adanya komite menjadi di bawah Menteri BUMN Erick Thohir.
"Tadinya tanggung jawab ke Presiden (Jokowi), tapi sekarang (tanggung jawab) ke Erick Thohir. Preferensinya ke mana?" ujar Faisal dalam diskusi secara virtual yang diselenggarakan oleh Indef, Selasa (28/7).
Dia juga menyoroti kurangnya perwakilan ahli kesehatan dalam struktur Komite Penanganan Covid-19. Hanya ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menjadi Wakil Ketua. "Unsur kesehatan cuma satu, jadi bagaimana mau selesai ini virus?" katanya.
Selain itu, tidak ada strategi pengetesan virus secara masif dan tidak ada pelatihan relawan soal contact tracing. Ia menilai bahwa jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi adalah dengan menurunkan jumlah kasus di Indonesia. Meski jumlah kasus belum habis, namun kegiatan ekonomi dapat dibangun perlahan menanjak.
Pada periode di mana jumlah kasus turun dan ekonomi mulai menanjak, perlu ada pengetatan pada perilaku masyarakat seperti menggunakan masker dan pembatasan sosial.
Namun, dalam kondisi saat ini pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi terus menanjak, meski angka kasus Covid-19 di dalam negeri juga terus bertambah. "Ini tidak bisa Pak Jokowi," kata Faisal.
Komite ini dipimpin Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite dengan didampingi enam menteri sebagai wakil ketua. Mereka yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sedangkan Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite yang bertugas mengkoordinasikan dua Satuan Tugas (Satgas) yakni Satgas Penanganan Covid-10 yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Satgas PEN yang diketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Faisal juga mengkritisi Erick Thohir yang menjabat Ketua Pelaksana dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang dalam komite tersebut bertindak sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menurut Faisal BUMN saat ini posisinya sangat penting sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi, sehingga seharusnya pejabat kementerian BUMN fokus menyelesaikan masalah di perusahaan pelat merah. "Selesaikan saja dulu PLN, Pertamina, dan Garuda, masalah itu gajah semua," kata Faisal.