Proyek Wisata Premium Pulau Komodo Tuai Kontroversi

Koalisi masyarakat Pulau Komodo meminta anggota DPR membantu mengadang rencana pembangunan wisata premium.
Image title
Oleh Annisa Rizky Fadila
25 November 2020, 21:48
wisata premium komodo, pulau rinca, labuan bajo
ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/wsj.
Sejumlah kapal wisata phinisi berlabuh di perairan Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (18/07/2020). Pemerintah Indonesia akan membangun berbagai fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit pada tahun 2023 mendatang di Golo Mori.

Koalisi masyarakat Pulau Komodo mendesak agar DPR menggagalkan rencana pemerintah membangun wisata ala Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Konsep wisata super premium di Pulau Komodo yang akan dibanderol dengan tiket masuk senilai US$ 1.000 menuai kontroversial.  

Koalisi masyarakat Pulau Komodo ini telah menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. "Kami menolak keras proyek ini dan meminta DPR untuk mengambil sikap. Jangan sampai DPR ikut menyetujui program-program yang merampas lahan masyarakat untuk investasi skala besar,” kata Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam konferensi pers, Rabu (25/11).

Mereka khawatir jika proyek super mewah direalisasikan, maka aktivitas petani dan nelayan akan dibatasi. “Geo park ini secara perlahan menyingkirkan warga setempat, termasuk warga yang menggantungkan hidup dari hasil bertani ataupun nelayan," kata dia.

Dewi juga mengkritik rencana pembangunan yang tanpa komunikasi dengan masyarakat. "Ini menjadi problem lama, karena swasta mengambil alih penguasaan tanah dan teritorial atas nama proyek strategis nasional. Perlu ditekankan, sejak ditetapkannya destinasi wisata komodo, masyarakat setempat sudah banyak mengalah,” ujar Dewi.

Adapun peneliti Sunspirit Indonesia Venansius Haryanto Akbar menilai perlunya pengkajian ulang rencana wisata yang melibatkan organisasi lingkungan, masyarakat maupun ahli terkait.

Dia menilai, Pulau Komodo maupun Pulau Rinca merupakan tempat perlindungan aman bagi komodo dari ancaman kepunahan akibat pemanasan global. Namun saat ini, pemerintah justru merombaknya dengan pembangunan yang membawa polusi. “Sayangnya, saat ini Taman Nasional Komodo dijadikan episentrum investasi yang ditopang zona penyangga,” kata dia.

Perwakilan warga Pulau Komodo Akbar mengatakan masyarakat sebagian besar mata pencaharian di sektor agraris khawatir proyek tersebut mengganggu kesejehateraan masyarakat. Apalagi mereka belum mengetahui konsep besar dari rencana tersebit. "Kami merasa kebingungan, apakah kebijakan ini akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, atau sebaliknya?” kata Akbar.

Sebelumnya anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan menyatakan kepentingan sektor pariwisata tidak boleh mengabaikan habitat dari budaya yang tersebar di sejumlah pulau termasuk di Pulau Rinca di NTT.  "Kepentingan pariwisata juga tidak boleh mengabaikan kepentingan menjaga habitat asli dan konservasi Komodo sebagai jenis kadal terbesar di seluruh dunia yang masih bertahan hidup," kata Johan Rosihan.

Johan juga meminta jaminan kepada seluruh pihak terkait bahwa pembangunan tersebut tidak merusak keaslian habitat Komodo. Johan menekankan, agar pemerintah menjadikan infrastruktur berperan sebagai pendukung pelestarian populasi spesies berserta habitatnya serta berdampak baik bagi perekonomian nasional.

Pemerintah rencana mengembangkan wisata Pulau Komodo karena kawasan tersebut kerap dikunjungi turis mancanegara, selain Bali, Raja Ampat, Danau Toba, dan Bunaken. Turis mancanegara yang berkunjung sepanjang 2018 berjumlah 15,8 juta kunjungan. Berikut grafik dalam Databoks:

Reporter: Annisa Rizky Fadila
Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait