Swasta Ditawari 25 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 278 T Tahun Depan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 25 proyek dengan nilai Rp 278,35 triliun dalam mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek infrastruktur tersebut bagian dari program 2020-2024 dengan total nilai Rp 2.058 triliun.
Dana APBN yang dapat membiayai anggaran tersebut hanya 30% dari seluruh kebutuhan. Sehingga pemerintah menawarkan pembiayaan lewat KPBU.
"APBN hanya menyediakan 30% sehingga kesenjangan pembiayaannya dari peran serta masyarakat lewat KPBU," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam dalam webinar Peluang Investasi Pembangunan Infastruktur, Perhubungan dan Wisata 2021, Senin (14/12).
Total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2024 yakni proyek sumber daya air Rp 577 triliun, jalan dan jembatan Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun dan perumahan Rp 780 triliun. Pendanaan APBN untuk proyek tersebut Rp 632 triliun, dan membutuhkan tambahan dana senilai Rp 1.435 triliun.
Beberapa proyek tersebut ada yang sudah ditawarkan atau ditenderkan, di antaranya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir H Djuanda dari Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat dengan kapasitas 9.700 liter/detik. Proyek biaya investasi mencapai Rp 5,9 triliun pada kuartal 1/2021.
Kemudian, investasi bidang perumahan di proyek Rusun Cisaranten yang direalisasikan di Bandung, Jawa Barat pada kuartal kedua tahun depan. Perkiraan proyek untuk membangun 2.189 unit dengan biaya investasi Rp 1,1 triliun.
Sementara pada kuartal-III terdapat proyek air yakni proyek Bendungan Merangin yang melintasi provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Proyek ini menargetkan membangun air baku 500 liter/detik yang menghasilkan 107,45 MW listrik dan 12.000 hektare irigasi. Adapun proyeksi investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 6,8 triliun.
Proyek air lainnya yakni pembangunan Bendungan Matenggeng di Desa Matenggeng Kabupaten Cilacap dengan air baku yang disiapkan sebanyak 1.100 liter/detik yang menghasilkan 26,28 MW listrik dan irigasi 28.000 hektare. Nilai investasi yang dibutuhkan dalam proyek ini sebesar Rp 3 triliun.
Sedangkan infrastruktur di sektor perhubungan akan fokus pada pembangunan bandara, stasiun hingga pemanfaatan akses transportasi. Staf Ahli Bidang Investasi Kementerian Perhubungan Wihana Kirana Jaya menyatakan, investasi dalam sektor perhubungan dapat berasal dari APBN, pinjaman dari luar negeri serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Harapannya kerja sama investasi KPBU semakin mudah. Intinya kalau infastruktur dibangun, akan menciptakan pergerakan arus manusia,” ujar Wihana.
Dia memberi contoh, pembangunan bandara internasional di Yogyakarta yang disambungkan dengan akses kereta api, mempermudah mobilitas wisatawan. Sehingga, ketika pariwisata sudah kembali dibuka, transportasi menuju kawasan Yogjakarta, Solo dan Semarang kian mudah untuk diakses.
“Infastruktur akan mendorong konektivitas. Karena itu setelah lima bandara baru selesai, kami melanjutkan pembangunan di daerah lain," kata dia.
Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,4 triliun untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Harapannya, dalam kurun waktu sekurangnya 25 tahun sejak 2008, seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut dapat terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan udara yang berkualitas.
