Biden Perintahkan Diplomat AS Kembali Kerja Sama dengan WHO

Berkebalikan dengan Trump, Biden meminta Departemen Luar Negeri AS kembali bekerja sama dengan WHO.
Yuliawati
21 Januari 2021, 15:48
amerika serikat, WHO, vaksin virus corona, Trump, joe biden
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/WSJ/sa.
Presiden AS Joe Biden memerintahkan Departemen Luar Negeri AS kembali bergabung dengan WHO.

Presiden Amerika Serikat memerintahkan staf Departemen Luar Negeri kembali terlibat dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kebijakan Biden ini berkebalikan dengan Donald Trump yang memutuskan keluar dari keanggotaan WHO.

Perintah kembali bekerja sama dengan WHO ini disebarkan kepada diplomat AS melalui memo sejak hengkangnya mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Dalam memo yang diperoleh NBC News,  Sekretaris Luar Negeri Dan Smith memberi tahu staf kedutaan AS untuk menghentikan penarikan staf AS di WHO dan melanjutkan keterlibatan reguler personel pemerintah AS dengan WHO.

"Serta berupaya memenuhi kewajiban keuangan kami kepada organisasi," bunyi memo tersebut yang dikutip dari NBC News, Kamis (21/1).

Sejak Juli tahun lalu, Donald Trump secara resmi menarik negaranya dari keanggotaan WHO yang berlangsung 70 tahun. Pemicunya, Trump menilai WHO melindungi Tiongkok yang tidak menyampaikan informasi sesungguhnya terkait dengan penyebaran virus corona di masa-masa awal kemunculannya di Wuhan.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa keluarnya Amerika dari WHO berlaku efektif pada 6 Juli 2021. Selama ini Amerika Serikat merupakan donor utama WHO dengan sumbangan sekitar 22% dari total kebutuhan dana organisasi tersebut. Menurut catatan Congressional Research Service, total anggaran yang dibutuhkan WHO pada 2020-2021 mencapai US$ 4,84 Miliar.

Kebijakan Biden yang kembali terlibat dalam WHO dianggap sebagai langkah penting. Dr. Sanjay Gupta dari CNN mengatakan kembalinya AS dapat mendukung upaya WHO yang menyediakan vaksin untuk negara-negara berkembang dan miskin.

"Gagasan untuk menjadi bagian dari program yang membantu mendukung upaya vaksinasi terutama di negara berpenghasilan rendah sangat penting," kata Gupta dikutip dari CNN.

Sejak beberapa bulan lalu WHO menjalankan program COVAX dengan target memberikan sekitar 2 miliar dosis vaksin corona pada akhir 2021. Tujuannya menjaring 20% dari orang yang paling rentan di 91 negara miskin dan berpenghasilan menengah yang berlokasi sebagian besar di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Pemerintah Indonesia pun mengajukan proposal untuk memperoleh 108 juta dosis vaksin melalui mekanisme COVAX secara gratis. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban anggaran negara untuk penyediaan vaksin bagi seluruh penduduk.

Duke Global Health Innovation Center mencatat sebanyak 8,6 miliar dosis vaksin Covid-19 telah dibeli secara global. Dari jumlah tersebut, negara-negara berpendapatan tinggi mendominasi pembelian vaksin sebanyak 4,1 miliar dosis atau setara 48,1%. Sedangkan negara-negara berpendapatan menengah atas sudah memesan 1,1 miliar dosis vaksin virus corona, beikut grafiknya: 

 

 

Editor: Yuliawati
Video Pilihan

Artikel Terkait