Jokowi Sentil Pelaksanaan Proyek Pemerintah, Disebut Tak Jelas Sasaran
Presiden Joko Widodo menyentil pelaksanaan proyek pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Menurutnya, masih ada proyek yang tidak jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya.
"Tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggaran yang mau disasar apa sehingga tidak mendukung tujuan," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5).
Ia mencontohkan proyek waduk yang tidak didukung dengan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung proyek pembangunan pelabuhan yang tidak ditunjang dengan akses jalan menuju pelabuhan tersebut.
Jokowi menyebutkan, pembangunan pelabuhan yang tidak jelas tersebut lebih dari satu proyek. "Apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan," katanya.
Akibatnya, kesenjangan pembangunan pusat dan daerah terus terjadi. Selain itu, program pemerintah tersebut tidak memberikan daya ungkit yang optimal. Di sisi lain, masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan maafaat dari program pemerintah.
Untuk itu, Jokowi meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kementerian/lembaga untuk mengawal program pemerintah. Bahkan, pengawalan perlu dilakukan mulai dari perencanaan program.
"Harus diikuti agar tidak sekadar mengulang (perencanaan) terus," katanya.
Selain itu, Jokowi juga menemukan adanya data pemerintah pusat dan daerah yang tidak akurat dan tumpang tindih, seperti pada data bantuan sosial. Hal ini membuat penyaluran bantuan menjadi lambat dan tidak tepat sasaran. Hal serupa juga terjadi pada penyaluran bantuan pemerintah lainnya.
Ia pun kembali meminta BPKP dan APIP untuk membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Pengawalan data perlu dilakukan dengan menggunakan data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta BPKP dan APIP untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu rekomendasi yang menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.
"Keberadaan APIP adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mencari kesalahan," kata dia.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya telah merancang agenda prioritas pengawasan. "Ini merupakan upaya kami untuk fokus mengawas sektor yang krusial," kata Ateh.
Selain itu, BPKP sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah pusat dan daerah guna memperbaiki prioritas belanja. Dengan demikian, belanja pemerintah memiliki fokus pada kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat.
Ia pun menyatakan, BPKP siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data. "Ini guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah," katanya.
