INDEF Kritik Anggaran Alutsista Kementerian Prabowo di Luar Kepantasan

DPR diminta untuk kritis dan menolak anggaran alutsista dari Kementerian Prabowo Subianto.
Image title
3 Juni 2021, 10:50
Prabowo, alusista, kementerian pertahanan
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Kementerian Pertahanan menyiapkan anggaran belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai US$ 124,9 miliar atau setara Rp 1.750 triliun hingga 2024. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai rencana anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut sudah di luar kepantasan karena hingga kini menghadapi krisis Covid-19.

"Tidak layak karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat," kata Didik dalam keterangannya, Kamis (3/6).

Rencana belanja alutsista senilai Rp 1.750 triliun tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Sumber pendanaan akan berasal dari APBN serta pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut terdiri dari US$ 79 miliar untuk pengadaan senjata, pembayaran bunga US$ 13,3 miliar, dan dana pemeliharaan US$ 32,2 miliar.

Didik menyebut pandemi Covid-19 telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dukungan anggaran untuk menangani pandemi dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

Ia mengingatkan, tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat Covid-19 karena sistem produksi runtuh. Kemudian, pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen.

Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Masyarakat yang bekerja penuh turun dari 71% menjadi 64% sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung.

Oleh karenanya, ia menilai tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan lainnya.

"Jika anggaran disetujui oleh Komisi I DPR, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini," katanya.

Di sisi lain, rencana anggaran tersebut dinilai kurang memperhatikan kondisi APBN yang sekarat dengan utang. Jumlah utang APBN sudah mencapai Rp 6.361 triliun. Sedangkan, utang BUMN perbankan dan nonperbankan akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari Rp 2.143 triliun.

Adapun, total utang publik sekarang mencapai Rp 8.504 triliun. Dengan kondisi itu, Didik memperkirakan pemerintah akan mewariskan lebih
dari Rp 10 ribu triliun kepada presiden berikutnya. "Saya melihat kasihan APBN kita diobrak-abrik oleh penguasa sehingga wajah dan strukturnya rusak berat," ujar dia.

Advertisement



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu (3/6) menjelaskan kepada Komisi I DPR perihal rencana induk pertahanan-keamanan Indonesia. Rencana tersebut masih dibahas bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, banyak Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang Indonesia yang sudah berusia tua dan sangat mendesak untuk diganti. "Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ujar Prabowo.

Namun, Prabowo enggan menjelaskan secara rinci terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Dia hanya menjelaskan terkait rencana pinjaman luar negeri yang akan diatur dalam Perpres Alpalhankam sedang dibahas dan direncanakan.

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait