Jokowi Ingatkan Sekolah Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi di SMA Negeri 3 Wajo, Sulawesi Selatan. Jokowi mengingatkan siswa untuk menerapkan protokol kesahatan secara ketat saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Dia mengatakan penting bagi semua pihak untuk tidak menularkan dan tertular oleh virus corona."Hati-hati tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat terutama pakai masker. Jangan sampai dilepas. Saya pakai masker sampai double," kata Jokowi saat memantau vaksinasi, Kamis (9/9).

Jokowi juga mendorong proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, semakin banyak murid yang bisa mengikuti PTM. "Kita ingin anak-anak segera memperoleh ilmu kembali di sekolah," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, pelanggaran protokol kesehatan masih ditemui pada pelaksanaan PTM. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menemukan adanya siswa menongkrong usai sekolah hingga kapasitas 100% dari kuota kelas.

Berdasarkan laporan P2G daerah, sejumlah murid berkerumun tanpa masker usai kegiatan belajar mengajar berakhir. Hal ini terjadi di Pandeglang, Bekasi, Tasikmalaya Bukittingi, Aceh, Ende, dan Bima.

"Pelanggaran protokol kesehatan bukan hal baru. Ketika daerah masih uji coba PTM terbatas, pelangggaran itu juga terjadi di daerah," kata Satriwan kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu (4/9).

Pelanggaran protokol kesehatan dilakukan secara merata pada murid semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA.  Kelemahan prokes juga saat murid pulang sekolah menggunakan angkutan umum beramai-ramai kerap tidak menjaga jarak satu sama lain.

Menurutnya, pelanggaran ini terjadi lantaran tidak ada petugas Satgas Penanganan Covid-19 maupun aparat Satpol PP yang mengontrol murid sepulang sekolah.

Di sisi lain, kepatuhan protokol kesehatan pada murid akibat pengaruh dari kebiasaan orang tua menaati 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker).

Selain itu, terdapat pelanggaran kuota yang dilakukan oleh sekolah di Bukittinggi, Ende, hingga Aceh. Sekolah di Bukittinggi memperbolehkan murid 100% PTM, melebihi ketentuan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 Menteri yang menetapkan kuota maksimal 50%.

Ia menduga, pelanggaran kuota terjadi akibat minimnya infrastruktur untuk melaksanakan sekolah daring. Selain itu, pelanggaran kuota juga terjadi di tingkat SMK yang membutuhkan lebih banyak praktik daripada SMA.