DPR akan Masuki Reses, Presiden Serahkan Calon Panglima TNI Pekan Ini?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memulai masa reses mulai 8 Oktober nanti selama masa sebulan ke depan. Pemerintah diperkirakan akan menyerahkan surat presiden (surpres) tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI sebelum masa reses.
"Surpres soal Panglima TNI dari Jokowi ke DPR kemungkinan pekan ini di masa terakhir sidang DPR sebelum reses," kata sumber Katadata, Selasa (5/10).
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus pun berharap pemerintah segera menyerahkan surpres sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun. "Kami berharap sebelum tanggal 9 November kita sudah punya Panglima TNI baru," ujar Lodewijk kepada wartawan.
Lodewijk menjelaskan Komisi I DPR perlu menyiapkan sejumlah hal mulai dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan hingga pelantikan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan belum menyerahkan surat presiden berisi nama calon panglima TNI. Ia mengatakan, surat tersebut akan segera diserahkan ke DPR dalam waktu dekat. "Segera kami kabari bila sudah dikirim," kata Faldo.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada 8 November 2021 bertepatan dengan usia yang ke-58 tahun. Biasanya sebelum masa tugas berakhir, pemerintah menentukan pengganti Panglima TNI.
Sejak pertengahan tahun ini sebenarnya Jokowi sudah mematut para calon panglima baru untuk menggantikan Hadi. Sejalan dengan giliran rotasi, dua kandidat kuat Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.
Dari perkembangan terakhir, nama Laksamana Yudo yang terus mencuat. Kabarnya, Jokowi telah menjatuhkan pilihan kepada Yudo untuk menjadi Panglima TNI. Informasi yang sama disampaikan dua sumber lain Katadata.co.id di kalangan politisi dan pejabat pemerintah.
Pemilihan panglima baru ini menjadi salah satu faktor pemicu efek berantai pergeseran hingga perombakan kabinet. Jokowi dikabarkan akan menggeser dan mengganti posisi sejumlah menteri.
"Saya memperkirakan ada delapan pos yang akan bergeser," kata pengamat politik dari Kedai Kopi Hendri Satrio, beberapa waktu lalu.
Hendri mengatakan kemungkinan akan terjadi pergeseran pada menteri-menteri dari kalangan profesional. Dia menyebut beberapa kementerian yang berpeluang digeser seperti Menteri UMKM, Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. "Masuknya PAN tak akan mengurangi jatah partai politik lain," kata dia.
