Jokowi Lantik Panglima TNI Andika Paling Lambat Akhir Bulan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan melantik Andika Perkasa setelah mendapatkan surat persetujuan dari DPR.
"Surat dari DPR belum masuk. Kami masih menunggu," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini dalam keterangannya, Senin (8/11).
Faldo mengatakan meski Marsekal Hadi Tjahjanto sudah memasuki usia pensiun sejak hari ini, pemerintah masih memiliki waktu sebulan ke depan untuk melantik Panglima baru. "Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan seluruh anggota Fraksi telah memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI. Keputusan itu diambil setelah mendengarkan visi misi Andika dalam uji kelayakan yang digelar pada Sabtu (6/11).
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa S.E. M.A. M.Sc. sebagai Panglima TNI," ujar Meutya dalam rapat paripurna, hari ini.
Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan kepada para anggota DPR terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang telah dilakukan Komisi I DPR. Puan bertanya apakah para dewan menyetujui pemberhentan Hadi dan setuju untuk menetapkan Andika sebagai calon Panglima TNI yang baru. "Setuju," ujar para anggota Dewan dalam rapat paripurna.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pemilihan Andika berdasarkan kalkulasi matang. Salah satunya karena memperhitungkan senioritas. Moeldoko juga memastikan, penunjukkan panglima tidak selalu mengikuti tradisi rotasi matra.
Andika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Namun, dua panglima sebelum Hadi berasal dari TNI AD, yaitu Moeldoko dan Gatot Nurmantyo. "Tidak juga tradisi bersifat permanen. Jadi semua ada kalkulasi yang matang," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11).
