Megawati Jawab Kritik atas Jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Megawati juga menyatakan keheranan mengapa banyak orang yang meragukan dirinya menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Megawati menyatakan jabatan tersebut bukan atas permintaan dirinya. "Saya bilang yang nyuruh saya Presiden Jokowi. Emangnya mau saya sendiri, aneh toh?" kata Megawati dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 PDI-P, Senin (10/1).
Mantan Presiden itu menduga keraguan terhadapnya karena dirinya dianggap kurang pandai berbicara.
"Saya kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi, jadi orang kayaknya apa yah saya dianggap barangkali ya kurang pintar, saya suka ketawa sendiri," kata dia.
Megawati mengatakan sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dia sudah memberikan instruksi kepada Ketua BRIN Laksana Handoko bahwa yang terpenting adalah kebenaran, bukan pembenaran. "BRIN ini harus mamapu menjadi tulang punggung kemajuan bangsa, tak mungkin bangsa besar tanpa riset dan penelitian," kata dia.
Banyak yang mengkritik atas terpilihnya Megawati sebagai ketua dewan pengarah. Salah satunya datang dari ekonom dan Co-Founder Narasi Institute, Fadhil Hasan. Dia menilai Megawati yang juga merupakan ketua PDI Perjuangan (PDIP) itu rawan terjadi konflik kepentingan dengan urusan pengembangan riset dan inovasi.
"Penunjukkan ketua partai sebagai ketua dewan pengarah BRIN itu apakah suatu yang tepat? ini nothing personal, tapi itu kenyataannya, apalagi ketua partai yang menjadi ketua dewan pengarah BRIN itu juga ketua BPIP yang mengawal ideologi negara," kata Fadhil dalam diskusi Narasi Institute, Jumat (7/1).
Presiden Jokowi melantik ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN pada Oktober lalu. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, salah satu tugas Dewan Pengarah ialah memberikan dukungan politik. Handoko juga menjelaskan bahwa Dewan Pengarah tidak melakukan riset.
BRIN memerlukan dukungan untuk mengumpulkan semua unit riset dari seluruh kementerian. Sedangkan hal ini tidak bisa dilakukan oleh kepala lembaga tersebut seorang diri. "Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsi Dewan Pengarah," kata Handoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/10).
Selain itu, Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan dukungan anggaran riset. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah. Tak hanya itu, Dewan Pengarah juga bertugas untuk mengoordinasikan program riset lintas lembaga. Hal ini dilakukan agar program peneltian bisa lebih optimal. "Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah," ujar dia.
