Airlangga Ralat Rencana Dana PEN Digunakan untuk Ibu Kota Baru

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran tahap awal pemindahan ibu kota baru akan menggunakan dana program PEN yang diambil dari pos penguatan ekonomi.
Image title
24 Januari 2022, 16:57
PEN, ibu kota baru
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dana PEN tak akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru.

Pemerintah mengklarifikasi tak akan menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan anggaran pembangunan ibu kota baru akan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (24/1).

Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN fase pertama membutuhkan dana Rp 45 triliun. Dana tersebut dikeluarkan secara bertahap dan tergantung pada kebutuhan dan progres pembangunan. “Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR,”  ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga menyebutkan anggaran PEN 2022 sebesar Rp 455,62 triliun akan terbagi untuk tiga pos. Anggaran tiga bidang tersebut yakni bidang kesehatan sebesar Rp 125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

Dari tiga bidang tersebut yang terkait dengan ekonomi akan digunakan untuk infrastruktur, ketahanan pangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tekonologi infromasi dan komunikasi, investasi pemerintah, dan perpajakan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran tahap awal pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur akan menggunakan dana program PEN yang diambil dari pos penguatan ekonomi. Sri Mulyani menyampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pembangunan tahap awal IKN yang berlangsung pada 2022-2024, di antaranya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi. Ia mengatakan kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Rencana tersebut menuai kritik dan dianggap memiliki sejumlah risiko. Salah satunya menghambat upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperingatkan pembiayaan ibu kota baru lewat PEN akan memengaruhi postur alokasi anggaran PEN secara keseluruhan. Padahal, masih banyak program di pos belanja penguatan pemulihan ekonomi yang harus diprioritaskan.

"Ini akan mengurangi alokasi belanja yang lain, ini yang tidak tepat. Kalau itu diambil dari PEN ini berarti pemulihan ekonomi kita akan terhambat karena kurangnya intervensi fiskal yang semestinya dilakukan terhadap ekonomi pada saat pemulihan dari pandemi," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (19/1).

Faisal meminta pemerintah menggunakan alokasi dana PEN untuk mendukung sektor usaha yang mendukung program padat karya. Hal ini karena program tersebut bukan hanya memberi penghasilan ke masyarakat tetapi juga meningkatkan produktivitas.

"Dukungan ke program padat karya ini tidak hanya dikasih seperti BLT yang konsumtif, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang produktif bagi penerimanya, ini yang bisa menciptakan multiplier effect sehingga pemulihan lebih kuat dan berkelanjutan," kata dia.

 

Advertisement
Reporter: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait